|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Mantan PM GAM, Malik Mahmud
Syariat Islam di Aceh Bukan Keinginan GAM
|
Mantan Perdana Menteri (PM) Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Malik Mahmud mem-pertegas, bahwa perjuangan GAM tidak berbasis agama. Dia juga membantah bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh berasal dari keinginan GAM. Hal itu ditegaskannya dalam jumpa pers di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (14/08).
“Syariat Islam itu sebenar-nya bukan datang dari GAM. Untuk rakyat Aceh seluruh-nya, itu bukanlah hal yang diinginkan,” kata Malik Mah-mud blak-blakkan. Dia mene-gaskan, perjuangan GAM tidak berbasis agama. Garis perjuangan ini tidak akan per-nah berubah. “Karena itu sya-riat Islam bukan prioritas kita (GAM). Kita memiliki beberapa prioritas lain,” ujar Malik Mah-mud tanpa menjelaskan prio-ritas yang dimaksud.
Menurut Malik, agama Islam sudah lama berada di Aceh. Islam di Aceh adalah Islam tradisional sesuai adat yang dianut masyarakat daerah yang terkenal dengan sebutan Serambi Makkah itu. “Baru sekarang syariat Islam dite-rapkan di Aceh. Tapi itu bu-kan dari Islam tradisional yang ada di Aceh,” tutur Malik Mahmud seperti dilansir detik.
Selain Malik Mahmud, acara jumpa pers itu juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dan Presiden Crisis Management Initiative Martti Ahtisaari. Acara ini merupakan bagian dari rang-kaian kegiatan peringatan 1 tahun MoU Helsinki.
Sementara itu Wapres Jusuf Kalla mengatakan, mewujud-kan perdamaian setelah kon-flik melanda Aceh selama 30 tahun, bukan hal yang mu-dah. Perdamaian dapat terwu-jud karena pemerintah dan GAM sama-sama ingin berda-mai. “Kalau satu pihak saja tidak berkomitmen, MoU ini tidak akan sukses,” ujar Kalla.
Dalam kesempatan itu Kalla berterima kasih kepada man-tan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari karena telah menjadi mediator antara pemerintah dan GAM. Menurut Kalla, rasa saling percaya antara pe-merintah dan GAM karena kedua belah pihak berhasil bicara dari hati ke hati selama proses negosiasi.
“Ini harus dilakukan dalam mewujudkan perdamaian abadi di Aceh. Untuk rakyat Aceh, bukan untuk peme-rintah dan GAM,” ungkap Kalla.(dtc)
|
|
