KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

 
Keterlibatan Benny Rhamdani dalam aksi unjuk rasa bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Manado, beberapa waktu lalu, ternyata mendapat perhatian serius dari DPD PDIP dan Fraksi PDIP DPRD Sulut. Meskipun dalam aksi demo tersebut Rhamdani menggunakan kapasitasnya sebagai Ketua GP Ansor Sulut, namun personel Komisi A DPRD Sulut itu dinilai telah melakukan pelanggaran. 

“Meski Rham-dani menggu-nakan kapasi-tasnya sebagai Ketua GP Ansor, namun statusnya sebagai personel Fraksi PDIP DPRD Sulut dan anggota PDIP Sulut tetap me-lekat. Terkait dengan hal ini Rhamdani akan dimintai keterangan,” tegas Wakil Ketua DPD PDIP Sulut Royke Tangkudung, Rabu (16/08) lalu. 
Menurut Tang-kudung, saat ini Rhamdani masih dalam pengawasan DPD PDIP terkait dengan berbagai pelanggaran yang dilakukannya dalam pilkada Bolmong. 
Karena jabatannya selaku salah satu wakil ketua dinonaktifkan untuk sementara waktu, maka Rhamdani tak memiliki kewenangan untuk meng-gunakan kapasitasnya sebagai pengurus partai. 
“PDIP belum menyikapi langkah penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Ma-nado. Jadi kalau ada kader yang ikut melakukan aksi demo untuk menentang penertiban tersebut, kapa-sitasnya bukan mewakili PDIP,” jelasnya. 
Sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut James Karinda SH mengatakan, sejauh ini DPD PDIP dan Fraksi PDIP DPRD Sulut mendukung upaya penataan dan penertiban yang tengah dilakukan Pemkot Manado. “Penertiban terhadap PKL kan tidak arogan, jadi tidak ada alasan untuk menentang-nya,” ujar Karinda.(tru)