Gebrakan Badan Pengawas (Banwas) Propinsi Sulut dalam memerangi praktik korupsi di daerah ini ternyata melangkahi aturan main. Pasalnya, meskipun Banwas tengah gencar melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan Komoditas Adat Terpencil (KAT) dan Bahan Bangunan Rumah (BBR), namun hingga kini Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang selaku pimpinan belum mendapatkan laporannya. 
“Terus terang sampai saat ini saya be-lum me-nerima laporan soal du-gaan penyim-pangan dana bantuan terse-but,” ung-kapnya kepada sejumlah wartawan, pekan lalu.
Meski begitu, Sarun-dajang mengharapkan agar Banwas dapat segera melaporkan dugaan penyimpangan terse-but. Hal itu me-nurutnya pen-ting agar dirinya selaku guber-nur dapat mengetahui secara jelas duduk permasalahan yang menyebabkan sejumlah proyek penyaluran bantuan di daerah ini bermasalah. “Saya harap Banwas bisa segera melaporkannya, supaya saya juga bisa mengkajinya,” kata Sarundajang.
Di sisi lain Sarundajang meminta pemerintah kota dan kabupaten untuk lebih proaktif membantu kelanca-ran pelaksanaan proyek dana bantuan. Dengan demikian peluang terjadinya penyimpa-ngan diharapkan dapat diminimalisir. (imo)