Meski belakangan ini rencana pembentukan pemekaran Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) diisukan mengalami penundaan, namun itu tak mengurungkan Pemkab Minsel bersama sejumlah tokoh dan pejuang Mitra untuk patah arang. Buktinya Selasa (22/08) kemarin, dua tuntutan dan permintaan tim DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) sudah diajukan ke Direktur dan Ketua DPOD serta ke Komisi II DPR-RI.


Berkas penting itu dibawa dan diserahkan langsung pejabat peng-hubung Pemkab Minsel diwakili Asisten I Drs Frits Wagania, didam-pingi sejumlah ketua-ketua forum pembentukan pemekaran Mitra seperti halnya Johanis Jangin SE, Dirk Tolu, Fentje Momuat dan Novie Kolinug. Direktur Penataan Daerah DPOD Ahmad Jubaidi, Ketua Tim DPOD Saut Situmorang menerma langsung berkas tersebut. 
Wagania saat dihubungi kema-rin menjelaskan, sesuai dengan permintaan tim DPOD lalu maka Pemkab dan Dekab Minsel telah sehati sepikir untuk mengalokasikan suntikan dana bagi calon Kabupa-ten Mitra sebesar Rp 18 Miliar untuk dua tahun kedepan. Dimana Rp 10 M untuk tahun 2007, dan Rp 8 M untuk tahun 2008 nanti. Be-gitu juga soal penetapan calon Ibukota Kabupaten Mitra, sesuai dengan pemikiran bersama dite-tapkan Kecamatan Ratahan menjadi ibukota Kabupaten Mitra. Ini dikarenakan faktor pendekatan pelayanan bagi enam kecamatan yang ada di Mitra. 
Dijelaskan calon penjabat Bu-pati Mitra ini, dengan telah di-masukkannya dua permintaan DPOD, peluang untuk segera dila-kukan pengesahan secepatnya semakin terbuka. “Pemekaran Mitra sudah aman. Tak ada lagi istilah batal atau ditunda, yang pasti dalam waktu dekat ini segera disahkan. Semua tergantung Pre-siden untuk membawanya ke DPR-RI,” jelas Wagania.(pen)