|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Mengendalikan Imbas
Kenaikan Harga
|
PADA penyampaian R-APBN 2007 yang baru lalu, Presiden menyatakan bahwa gaji PNS dan pensiunan akan dinaikkan. Besarannya dipatok sekitar 15 persen. Artinya, tahun depan para PNS dan pensiunan akan dapat menikmati peningkatan penghasilan.
Akan tetapi respon PNS dan pensiunan tampaknya biasa saja. Kebanyakan menanggapinya dengan dingin. Mereka menyatakan bahwa kenaikan gaji tersebut akan tidak terasa karena kenaikan harga barang akan segera menyusul. Padahal sebelumnya Menteri PAN sudah menjanjikan akan mencoba mematok gaji PNS terendah pada kisaran Rp 2 juta per bulannya.
Amat kentara memang, segera terjadi kenaikan harga. Beberapa harga kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan. Para pedagang beralasan bahwa pasokan tidak memadai. Beras, misalnya, beberapa minggu lalu saja sudah melonjak tinggi karena kegagalan panen di berbagai tempat.
Kenaikan harga setelah pengumuman pemerintah ini memang pasti akan terjadi. Bulan depan adalah bulan puasa, lalu disusul perayaan hari raya Idul Fitri dan Natal sampai akhir tahun nanti. Itu merupakan gejolak normal yang sayangnya sudah susah turun ketika harga-harga menaik. Jadi, kenaikan 15 persen kepada PNS dan pensiunan justru sama sekali tidak ada apa-apanya kalau melihat fakta di atas. Harga-harga pasti akan naik, sementara penghasilan yang diterima sama sekali tidak mengalami perubahan.
Yang paling menderita tentunya adalah warga masyarakat yang selama ini mengalami kerugian akibat kenaikan harga. Mereka yang mengalami dampak langsung itu adalah rumah tangga yang masuk ke dalam kategori miskin dan hampir miskin. Jumlahnya cukup besar. Meski sangat bervariasi, namun angkanya bisa mencapai puluhan juta KK.
Mereka jelas sangat sulit “beradaptasi” dengan kenaikan harga-harga ini. Mereka yang umumnya adalah kaum urban atau kelompok miskin yang bertempat tinggal di lokasi tertentu sangat rentan terhadap masalah kenaikan harga ini. Padahal, sekarang saja, ketika harga-harga masih berada dalam kisaran harga asumsi APBN-P, jumlah keluarga miskin diperkirakan sudah mengalami lonjakan.
Jika harga-harga kebutuhan pokok tidak dapat dikendalikan maka inflasi akan meningkat. Dalam pola ekonomi seperti Indonesia yang amat terbatas dalam melakukan manuver ekonomi, tingginya inflasi jelas pukulan yang amat besar. Inflasi yang tidak terkendali akan memancing BI kembali menyesuaikan harga suku bunga BI yang pada gilirannya akan mematikan sektor riil.
Padahal berbagai asumsi makro yang ada dalam R-APBN 2007 jelas sangat menjanjikan. Hanya saja kepercayaan investor memang masih sangat sulit untuk diraih oleh pemerintah.
Begitulah seterusnya, problema ekonomi kita memang seperti lingkaran setan. Memperbaiki yang satu akan mempengaruhi yang satu, sementara solusi kerap tidak menggunakan pemikiran yang matang. Kritik para ekonom justru dibalas dengan kritik pula oleh Wakil Presiden. Sampai kapanpun, ekonomi kita tidak akan berubah jika kita hanya bisa berbalas-balas kritik tanpa meningkatkan kinerja secara signifikan.
Mengawal inflasi berarti mengendalikan kenaikan harga. Itu sebabnya jauh-jauh hari Menko Ekonomi sudah mengisyaratkan akan mengimpor beras. Jika beras masuk diharapkan kenaikan harga bisa dicegah. Kebutuhan yang amat tinggi terhadap beras memang menjadi salah satu penyebab masih tingginya risiko inflasi di negeri ini. Namun kebijakan impor bukan satu-satunya. Risiko politik yang harus dihadapi tidak sedikit. Oleh karenanya pemerintah harus tetap mendampingi para petani pada saat yang bersamaan dengan kebijakan itu.
Bagaimanapun, ini harus dihadapi oleh pemerintah. Genderang kebijakan yang sudah ditabuh harus terus dimainkan untuk membangkitkan ekonomi kita. (**)
|
|
