|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Tuntut izin usaha PT KPK dicabut
Massa FPK ‘Goyang’ Markas Runtu-Kuron
|
Kekecewaan kalangan pengu-saha ternak babi asal Langowan dan Sonder, akhirnya meledak. Rabu (23/08) kemarin, ratusan massa yang tergabung dalam Front Peternak Kampung (FPK), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Minahasa. Ken-dati demo ini berlangsung tertib dan aman, namun kehadiran FPK mampu ‘menggoyang’ ak-tivitas sejumlah penghuni tem-pat kerja Bupati Minahasa Drs Vreeke Runtu dan Wakil Bupati Letkol (Purn) Rull Kuron itu hing-ga gempar.
Dalam orasi dan penyampaian pernyataan sikap yang diterima langsung Wabup Rull Kuron dan Sekdakab Minahasa Drs NJ Usoh MSi, FPK mendesak agar izin usaha PT Kawanua Kaharipan Pantera (KKP) segera dicabut. Alasannya, PT KKP tidak memperhatikan usaha peternak babi lokal yang terancam kolaps. Selain itu, PT KKP dianggap telah melakukan monopoli pasar, dan bersikap bak ‘penjajah’ karena memasok produksi mereka ke pasar lokal. “Torang siap mo ba demo ulang kalo pemkab nda perhatikan,” ujar Nando Tulangow didampingi rekan-rekannya dari Langowan seperti Maxi Langkay, Tommy Tiwa, Sonny Sigar, Hendra Tumangkeng, serta Melky Turang dan Chris Luntungan.
Sementara itu, Wabup Kuron kepada pendemo menyampaikan bahwa Pemkab Minahasa akan segera menindaklanjuti aspirasi ini. “Besok (hari ini, red) kita ke Manado menemui pihak terkait. Karena yang memberi izin usaha PT KKP adalah Pemerintah Provinsi. Silakan perwakilan FPK ikut dengan kami,” janji Kuron seraya mengatakan, pihaknya akan mencarikan solusi terbaik guna menyelesaikan masalah ini.(dav)
|
|