|
|
|
|
![]() |
![]() |
Gaji Bakal Naik, PNS Cemas
Rencana pemerintah untuk kenaikkan gaji PNS pada tahun 2007 mendatang ternyata tidak sepenuhnya membawa kabar baik. Meski mensyukuri dan berharap banyak terhadap rencana tersebut, namun PNS di lingkungan Pemprop Sulut masih dihinggapi rasa cemas atas kemungkinan terjadinya kenaikan harga barang pasca naiknya gaji.
“Terus terang kami bersyukur kalau pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mengeluarkan kebijakan menaikan gaji PNS. Tapi kebijakan itu akan mubazir jika nantinya harga bahan pokok juga ikut melambung,” ungkap sejumlah PNS yang ditemui Komentar, kemarin.
Para PNS mengaku khawatir kenaikan gaji PNS tahun 2007 bakal diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok yang tidak wajar. Sebab menurut mereka hal itu pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Bukan hanya kenaikan harga yang berlebihan, tapi kami juga khawatir bahan pokok sudah naik sebelum gaji PNS naik,” ujar para PNS.
Menanggapi hal ini Sekertaris Propinsi Sulut Johannis Kaloh memastikan pihaknya akan meningkatkan pengawasan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga secara berlebihan. Ia berharap pihak-pihak terkait juga dapat ikut membantu Pemprop Sulut dalam mengatasi masalah ini . (imo)
Atasi Krisis Listrik, Gubernur Bentuk Tim P3TL
Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang tetap memberikan perhatian serius terhadap masalah krisis listrik di daerah ini. Itu terbukti menyusul dibentuknya Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (P3TL) di Propinsi Sulawesi Utara, baru-baru ini. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Biro Perekonomian Propinsi Sulut AG Kawatu kepada sejumlah wartawan, kemarin.
“Gubernur telah berkomitmen bahwa krisis listrik di Sulut harus segera diatasi. Dan salah satu upaya yang ditempuh adalah membentuk tim koordinasi,” katanya.
Kawatu menjelaskan, tim koordinasi tersebut diketuai oleh Wakil Gubernur Sulut Freddy Sualang. Sementara anggotanya terdiri dari pihak PLN, Biro Ekonomi Propinsi Sulut, Bappeda Sulut, unsur fakultas Unsrat Manado, Ikatan Ahli Teknik Kelistrikan Indonesia (IATKI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
“Tugas tim ini adalah menyelesaikan masalah pendanaan, pajak, tanah dan Amdal seputar kelistrikan. Tim juga bertanggung jawab dalam masalah perijinan proses pembelian tenaga listrik, serta investasi dibidang kelistrikan,” paparnya. (imo)
Sulut Kembali Hebohkan Balai Sarbini
Balai Sarbini kembali bakal dihebohkan oleh warga Sulut. Setelah Dirly Sompotan yang tampil atraktif lewat Indonesian Idol, kali ini giliran puluhan pengusaha asal Sulut bakal menggoyang salah satu gedung termegah di Jakarta itu. Namun jangan salah dulu, kehadiran puluhan pengusaha di Balai Sarbini bukan terkait dengan kompetisi tarik suara, melainkan iven bertajuk Sulut Expo.
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulut AG Kawatu menjelaskan, Sulut Expo bakal dihadiri sebanyak 160 pengusaha. Selain pengusaha, iven tersebut juga bakal diikuti oleh sejumlah instansi di lingkungan Pemprop Sulut.
“Sejumlah pengusaha kawanua yang sukses di Jakarta juga telah menyatakan kesiapannya untuk ikut meramaikan iven ini,” ungkapnya.
Kawatu menjelaskan, Sulut Expo merupakan ajang pameran yang digelar dalam rangka mempromosikan daerah Sulut. Sulut Expo rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. (imo)
Penegakkan HAM di Sulut Diakui PBB
Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulut, Boy Watuseke SH mengatakan, Propinsi Sulut merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapat pengakuan dari dunia internasional dalam hal penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Terbukti, saat ini Sulut dipercayakan menjadi corong sosialiasi penegakkan HAM oleh organisasi internasional PBB. Hal itu diungkap Watuseke usai mengikuti seminar HAM di Hotel Ritzy, Manado, Rabu (23/08). Selain dihadiri oleh seluruh stake holder terkiat, seminar tersebut juga melibatkan perwakilan PBB dan International Labour Organization (ILO) atau organisasi buruh internasional.
Dikatakannya, dipilihnya daerah ini sebagai corong sosialisasi penegakkan HAM menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulut. Sebab selain membuktikan daerah ini aman, hal itu juga menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Sulut sudah cukup baik.
Meski begitu, menurut Watuseke upaya penegakkan HAM tetap perlu terus dilakukan. Dengan demikian, ke depan masyarakat Sulut diharapkan memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih baik lagi.
“Bukan berarti karena kita sudah mendapatkan kepercayaan dari PBB, lantas penegakkan HAM tak perlu dilakukan lagi. Kalau ingin daerah ini memiliki masyarakat yang lebih sadar hukum, upaya penegakkan HAM tetap harus terus dilakukan. Tidak hanya di dalam daerah, kalau bisa Sulut juga ikut berperan dalam upaya penegakkan HAM di daerah lain, bahkan kalau bisa sampai ke luara negeri,” katanya. (rol)
|
|
