Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapenas Paskah Suzzeta menegaskan pemerintah pusat telah memasukan daerah perbatasan sebagai satu dari sembilan prioriotas nasional. Saat ini anggaran untuk kepentingan ini sudah dialokasikan dan tinggal menunggu pelaksanaan saja.
“Untuk pulau perbatasan menjadi perhatian kita, bahkan sejak awal pemerintah dan setiap tahun dimantapkan baik dari segi pendanaan dan lainnya,” jelas Suzzeta, Jumat (31/03), yang kedatangannya terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) regional se-Sulawesi yang akan dibuka hari ini. 
Untuk saat ini lanjutnya, hal ini sudah sampai pada tahap penggangaran dan dperkirakan mulai direalisasikan 2008 mendatang. “Kita sudah sampai pada tahap konsolidasi dan 2008 sudah bisa dioperasikan. Sebab berapa jumlahnya kita sudah hitung juga mengenai masalah yang ada sudah diakomodir,” ujarnya tanpa merinci besarnya dana yang dialokasikan.
Menyangkut prioritas, Suzzeta menyebutkan tiga hal pokok. Yakni masalah pendidikan, kesehatan dan pembagunan infrastruktur di daerah perbatasan. 
Sementara secara terpisah dalam Musrenbang Sulut di ruang Huyula Jumat (31/03), Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Cahya Supriatna menjelaskan sejumlah aspek yang akan diprioritaskan yakni penanganan batas negara/laut dan diikuti kerjasama bilateral dengan negara tetanggadan pemberdayaan sumberdaya alam daerah khususnya pulau terluar. Peningkatan aksebilitas pendidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit
Sedangkan Bupati Talaud dr Elly Lasut dalam kesepatan tersebut juga menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat di daerah perbatasan dan diminta untuk segera ditindaklanjuti. Antara lain mengenai bats laut dengan Filipina yang belum jelas. Dimana hal ini berakibat pada belum jelasnya luasan daerah tangkapan ikan. Selain itu mengenai tingginya harga BBM di Talaud yang mencapai Rp 15 ribu per liternya. Serta mengenai peningkatan sarana transporasi laut dan udara. 
Khusus mengenai tranportasi ini, menurut Lasut untuk mengimbangi meningkatnya jumlah penumpang dari dan ke Talaud. Terkait transportasi udara, Lasut menagih janji perpanjangan landasan Bandara Melongguane dari 1200 meter menjadi 1600 meter.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang menyatakan hal ini merupakan prioritas yang wajar, masuk akal dan rasional. “Apirasi ini bersama dengan apirasi dari bupati/walikota lainnya akan disaring yang mana yang benar-benar penting dan mendesak,” kata Sarundajang.
Pasalnya hal ini akan disampaikan dalam Musrenbang nasional 17 April mendatang. “Musrenbang ini adalah ajang dimana semua gubernur menyampaikan kepentingan daerah. Jadi hal yang sangat penting dan mendesak akan diperjuangkan bersama-sama,” tandasnya.(vic)