|
|
|
|
![]() |
![]() |
SEPERTI sudah diperkirakan sebelumnya bahwa persoalan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan membawa dampak yang sangat besar, apabila tidak dikelola dan ditangani secara profesional. Dan ini sudah terjadi saat ini.
Sejak dibukanya penerimaan lalu, sejumlah persoalan sudah muncul. Protes dan kecaman para calon pendaftar sudah bermunculan. Dan hal ini berlanjut hingga pengumuman calon yang lulus. Bahkan pada tahap akhir ini, lebih parah lagi. Semua ini terjadi karena tidak adanya kesiapan dari aparat pemerintah mengantisipasi hal-hal yang paling buruk.
Dan satu hal perlu dikaji bersama, pemerintah propinsi di bawah komando Gubernur Drs Sinyo H Sarundajang, ternyata belum juga tegas dan tak konsisten dengan konsepnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, masih banyak yang sifatnya cuci tangan. Artinya, kalau kebijakan itu menimbulkan persoalan, maka buru-buru gubernur akan lepas tangan. Tapi kalau semuanya berjalan mulus, maka diklaimlah itu sebagai buah hasil dari gubernur dan jajarannya.
Satu contoh soal CPNS ini. Awalnya pemerintah propinsi telah berketetapan untuk menjadi penyelenggara semua kegiatan, termasuk menentukan siapa yang akan lulus. Tetapi saat pe-ngumuman yang kemudian menimbulkan persoalan, gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian, seakan melempar tanggung jawab ke kabupaten dan kota.
Dan lebih parah lagi, adanya rencana untuk mengulang kembali pemeriksaan hasil tes, sebagaimana yang dikatakan gubernur. Persoalan ini sama sekali tidak akan memberikan solusi, justru sebaliknya akan semakin menambah persoalan.
Yang dikhawatirkan ketika hasil pemeriksaan susulan ini, tidak sama dengan yang ada saat ini. Kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang akan kecewa. Sedangkan saat ini saja sudah banyak yang merasa dirugikan, apalagi kalau kemudian dilakukan pemeriksaan ulang.
Bukan hanya itu, kewibawaan pemerintah propinsi akan dipertaruhkan. Kalau kemudian ternyata hasilnya melenceng jauh dari hasil yang ada saat ini, itu sama saja dengan gubernur menelanjangi kewibawaan pemerintahannya di mata ma-syarakatnya. Sehingga mungkin yang terbaik saat ini adalah melaksanakan keputusan yang sudah ada. Dan kepada mereka yang merasa dirugikan, selakan ambil upaya hukum.(**)
|
|
