USULAN Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Djelantik Mokompit oleh DPD Partai Golkar (PG) Bolaang Mongondow saat ini masih sementara dipelajari oleh DPP. Hal ini dikatakan anggota Fraksi PG DPR-RI yang duduk di Komisi II, Prof Drs Rustam Tamburaka, Senin (03/04) kemarin.
Tamburaka saat dicegat wartawan di sela-sela acara dialog dengan DPRD Sulut mengatakan, mengenai PAW anggota DPR-RI tentu beranjak dari usulan DPD kota/kabupaten lantas harus melalui propinsi lalu ke DPP. “Tapi setahu saya sampai ini belum ada tindak lanjutnya. Tadi (kemarin siang, red) saya baru bicara dengan jajaran PG Bolmong termasuk bupatinya. Mereka ternyata tetap bersikeras agar PAW diberlakukan. Untuk itu saya menawarkan jadi penengah untuk win-win solution,” tukas utusan daerah pemilihan Sulteng ini.
Dikatakan, ada baiknya juga pada forum klarifikasi Djelantik harus minta maaf. Ini setidaknya akan mengarah ke penyelesaian masalah. Karena dengan rujuk pasti akan ada solusi. “Memang ada aturan partai untuk masalah ini. Tapi saya kira langkah maaf-memaafkan termasuk etika politik paling elegan,” tambah lelaki yang mempersunting wanita berdarah kawanua, tepatnya asal Tolok, Rosna Sondakh ini.
Sedangkan menurut personel Fraksi PG, Abdul Gaffur, untuk sanksi PAW tentu harus melalui ketentuan organisasi. Yakni DPD kota/kabupaten berkordinasi dulu dengan pengurus propinsi sebelum usulan ke DPP. “Tahapan saling memanfaatkan akan jadi salah satu pertimbangan terhadap kasus seperti di Bolmong,” jelasnya. (teddy)