KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Kemungkinan penyerahan proses seleksi CPNS ke kabupaten/kota bisa saja dilakukan, asalkan pengawasan pelaksanaannya diperketat. Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan, Senin (03/04).
“Yang terpenting peraturan dan pengawasannya jelas. Sebab tidak bisa dipungkiri kultur masyarakat yang bisa mempengaruhi proses peme-riksaan,” tukas Mangindaan. 
Apalagi, ujarnya, bila meka-nisme ini harus ditarik ke pusat, menurut Mangindaan, akan jauh lebih sulit lagi. 
Anggota Komisi II lainnya, Abdul Gafur juga menyatakan kekhawatiran bila seleksi CPNS diserahkan ke kabupaten/kota. “Semakin ke bawah, sinya-lemen KKN makin kuat. Sebab makin dekat dengan pelamar,” argumen Gafur.
Hal senada dikemukakan Gu-bernur Drs SH Sarundajang. “Memang kabupaten/kota lebih dekat dengan pelamar, sehingga berpeluang terjadi KKN. Tapi dengan semangat otda, sudah saatnya kita serahkan ke kabu-paten/kota,” tukas Sarun-dajang.
Sementara menyangkut honor daerah (honda), menurut Mangindaan tidak perlu dima-salahkan. Sebab perekrutan honda menjadi prioritas sampai 2009 mendatang. “Honda kan su-dah selesai. 
Tinggal berapa besarnya yang diangkat per tahunnya, pokoknya 2009 tidak ada lagi honda. Untuk pengangkatan, selain kita lihat dari masa kerja juga dari kebutuhan,” urainya.
Sementara anggota Komisi II lainnya Guntur Sasono turut menekankan mengenai keha-diran honda dadakan dalam perekrutan CPNS. “Sesegera mungkin harus diselesaikan. Se-bab honda adalah prioritas. Khusus yang dadakan, harus diwaspadai,” imbuhnya.(vic)