KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Gubernur Sulut Drs SH Sa-rundajang berjanji akan mem-perjuangkan aspirasi 113 pelamar CPNS Bolmong yang kelulusannya ‘dianulir’, serta masalah di kabupaten/kota lainnya. Penegasan ini disam-paikan Sarundajang di saat pertemuannya dengan CPNS asal Bolmong, di ruang Mapa-lus, kemarin (04/04). 
Saat itu gubernur turut di-dampingi Sekprop Dr Johanis Kaloh, Asisten I Drs Is Gobel, Asisten III Drs Ferdinand Me-wengkang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jeffry Korengkeng SH. 
Direncanakan, dalam waktu dekat Sarundajang didampingi Kepala BKD, anggota DPRD Sulut dan perwakilan dari pen-demo, akan ke Jakarta. “Kita akan konsultasikan dengan menteri dan BKN. Supaya dapat diketahui dengan jelas oleh masyarakat dan staf saya juga tidak jadi bulan-bulanan,” ujar Sarundajang.
Selain masalah Bolmong ini, Sarudajang mengatakan, akan memperjuangkan juga kom-plain proses seleksi CPNS lainnya. “Bukan hanya kasus ini, sebab ada juga banyak komplain dari bawah. Semua-nya akan diperjuangkan dan akan disampaikan ke penegak hukum untuk diteliti. Untuk itu saya harapkan agar dapat bersabar, sebab saya juga dibe-sarkan di Bolmong. Pokoknya apa pun keputusannya, akan tetap diperjuangkan,” tandas mantan Irjen Depdagri ini.
Selain masalah pembatalan kelulusan ini, pemprop akan memperjuangkan mengenai kuota 1 persen bagi tuna netra dalam seleksi CPNS, dan tidak diakomodirnya puluhan honda di Dinas Perkebunan (Disbun). Juga mengenai proses seleksi CPNS di Depag yang tidak mengakomodir guru agama Katolik dan Islam.
Jalannya pertemuan di ruang Mapalus itu sendiri, sempat di-warnai derai tangis para pen-demo. Hal ini dimulai saat sa-lah perwakilan pendemo, Alvi-na Sumenda membacakan sa-lah satu berita harian ini me-ngenai pernyataan Ketua Ko-misi II DPR RI. Di mana Ma-ngindaan menyebutkan bahwa apa yang sudah diumumkan sudah final. 
Hal ini disambut dengan isak tangis wujud kekecewaan ka-rena dianulirnya kelulusan mereka. Puncaknya dua orang pendemo sempat pingsan se-hingga membuat tangis pen-demo lainnya makin mengeras. 
Awalnya saat mendatangi kantor gubernur, sejumlah pendemo ini terlihat terkumpul di halaman depan dan tangga utama kantor. Pendemo dite-rima oleh Kepala BKD untuk kemudian diarahkan untuk menuju ruang Mapalus. 
Pendemo didominasi oleh kaum perempuan, bahkan ada yang membawa anak mereka yang masih kecil ikut serta. Selain itu salah seorang pende-mo bahkan membawa kain ke-ki yang sudah disiapkan untuk membuat seragam PNS. Se-mentara yang lainnya mengaku sudah membuat syukuran atas kelulusannya yang kemudian dianulir hanya dalam sehari. 
Pada bagian lain, di tempat terpisah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ma-nado dan rombongan CPNS Bolmong yang ‘lulus sehari’ kembali menduduki Kantor DPRD Sulut. Sama seperti aksi sebelumnya tanggal 24 Maret, rombongan menyatakan protes terhadap penerimaan CPNS. 
Tapi kali ini aksi GMKI sema-kin keras. Kalau sebelumnya masih mempertanyakan teknis penerimaan CPNS, tuntutan kali ini diwujudkan ancaman mereka untuk membawa per-soalan yang ada ke proses hu-kum, sebagaimana warning yang disampaikan dalam hearing gabungan Komisi A dan E serta Badan Kepega-waian Daerah (BKD) tanggal 29 Maret. “Kami baru saja dari Polda Sulut untuk meminta agar CPNS diusut. Dan kami kira ini harus dilakukan kare-na banyak sekali kejanggalan,” tandas Ketua BPC GMKI Ma-nado, Donald Monintja SSos.
Sementara kelompok CPNS Bolmong melakukan aksi tidur dengan berpindah-pindah tem-pat. Awalnya sebelum rombo-ngan GMKI tiba, aksi tidur di pintu masuk alternatif dan se-lanjutnya di depan pintu ruang paripurna, setelah mendapat arahan dari anggota dewan utu-san PDIP Bolmong Benny Rhamdani. Padahal aspirasi mereka sudah diterima lang-sung oleh gubernur. “Aksi tidu-ran ini sama seperti yang kami lakukan di kantor gubernur. Hal ini agar gubernur dan dewan memperhatikan nasib kami,” ujar seorang CPNS ‘lulus sehari’.
Di lain pihak, aksi GMKI hanya diterima oleh satu anggota de-wan yakni Ir Jimmy Rembet. “Memang ada banyak sekali ke-janggalan. Tapi serahkanlah se-mua kasus ini ke aturan main yang ada,” ujar Ketua Fraksi Par-tai Damai Sejahtera ini.(tru/vic)