KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Sangat mengherankan bahwa pada abad 21 masih ditemukan adanya Negara modern yang didalamnya terdapat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur masalah bagaimana harus berpakaian, jam berapa perempuan boleh keluar rumah dan harus berperilaku. Pengaturan Negara yang begitu jauh terhadap ruang-ruang privat tidak terjadi di negara-negara berbasis Agama yang konservative, tetapi terjadi di Indonesia, sebuah Negara yang sudah merdeka selama 60 tahun.
Sadar atau tidak sadar fenomena intervensi Negara terhadap ranah pribadi berlangsung sudah sejak lama. Di era orde Baru kita menjumpai misalnya bagaimana implementasi dari kebijakan keluarga berencana, telah menyebabkan perempuan kehilangan kontrol tubuhnya sendiri. Namun pada era transisi saat ini, masuknya Negara ke ruang-ruang privat tetap terjadi, bahkan memperlihatkan kecenderungan yang semakin kuat. Contoh yang paling kelihatan adalah diberlakukannya otonomi daerah yang dalam beberapa hal justru dapat dilihat sebagai perpindahan otoritariansme pusat kepada daerah. Munculnya kebijakan otonomi daerah telah menyebabkan terjadinya “geger budaya”. Para fungsionaris daerah yang sudah begitu lama mengabdi pada pusat, secara tiba-tiba diberi kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri. Mereka menjadi kebingungan mencari identitas kedaerahan yang dipandang khas. Sementara itu ciri kedaerahan asli yang bertumpu pada adat lama, sudah hampir tidak ada lagi bekasnya karena bersentuhan dengan peradaban dunia yang global. Apa yang disebut sebagai “adat” menjadi berbeda-beda pengertian dari satu generasi ke generasi lainnya, atau berbeda-beda menurut golongan, kelas, gender dan kepentingan politik.
Dalam kebingungan tersebut identitas kedaerahan “di ciptakan”, yang pada umumnya dapat dijumpai dalam berbagai “permainan tanda (symbol)”. Yang kita jumpai dalam berbagai bentuk slogan dan jargon kedaerahan, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai peraturan. Sayangnya, pencarian-pencarian identitas kedaerahan yang sering dilakukan secara sempit, simbol-simbol kedaerahan dilekatkan pada perempuan, khususnya sebatas atribut kebutuhan perempuan. Perempuan diatur harus menggunakan pakaian apa, keluar rumah jam berapa, harus berperilaku seperti apa. Dalam hal ini hanya perempuanlah diwajibkan menjaga moral masyarakat sementara laki-laki tidak dianggap wajib untuk bersama-sama menjaga moral masyarakat. Implikasi yang paling dasyat adalah hukum yang “dibaca”sebagai pemberian kewenangan kepada pihak-pihak tertentu untuk menjadi pengawas moral, kalau-kalau perempuan “melanggar hukum” yang dibuat maka diberikan sanksi tanpa melihat privatisasi seorang wanita.

RUU Pornografi dan pornoaksi : sebuah cermin 
Barangkali sebentar lagi para perempuan tidak lagi leluasa bergaya dan berpakaian tanpa mengacu pada undang-undang. Tetapi persoalan besarnya adalah benarkah berbagai “kemaksiatan” bersumber pada perempuan dan laki-laki bergaya dan berpakaian ?, kita sepakat bahwa harus diambil tindakan tegas terhadap tindak kekerasan seksual dengan korban terutama perempuan dan anak-anak. Namun melalui rancangan undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) saat ini, kita jadi bertanya, siapakan yang menjadi korban ?, dan siapakah yang seharusnya dihukum sebagai pelaku ?. Kesalahan dan ketidak hati-hatian dalam perumusan konsep dan cara berpikir yang tercermin dalam RUU APP dapat berakibat fatal dan justru menimbulkan ketidakadilan. Lebih jauh, teks dalam RUU APP tersebut dapat dibaca sebagai intervensi Negara yang terlalu jauh dalam kehidupan privatisasi hak-hak sipil warga Negara serta melanggar esensi demokrasi yang sebenarnya.

Pengertian Pornografi dan Pornoaksi
Isu pornografi merupakan permasalahan yang sangat berdimensi gender. Persoalan utama dalam pornografi adalah adanya objektivikasi dan eksploitasi terhadap seksualitas perempuan karena berbagai sebab, perempuan berada dalam situasi yang meyebabkan kebutuhannya terpapar baik yang tersiar melalui media maupun yang tersembunyi, yang pada prinsipnya bertujuan komersial. Perempuan yang tertangkap dalam perdagangan manusia, dijadikan “pelacur” atau pekerja dalam berbagai bisnis entertainment yang menjual tubuh perempuan, sudah pasti berada dalam situasi tersebut termasuk didalamnya adalah perempuan yang “dibeli” oleh kekuatan modal dalam bisnis periklanan, film porno dan audio visual lainnya. Bagaimanakah kedudukan perempuan dalam situasi tersebut ?, apakah ia korban, atau pelaku ?
Dapat dipersoalkan, apakah perempuan atas kesadarannya sendiri berada dalam jaringan bisnis yang mengeksploitasi tubuhnya sendiri ?. Melihat berbagai penelitian mengenai bisnis pelacuran, terutama Asia pada umumnya (Louise Brown,2005), serta berbagai diskusi dan aktivitas pencegahan trafiking perempuan, ditunjukkan bahwa unsur consent haruslah diabaikan. Para penegak hukum sering berdalih tidak dapat menangkap pelaku kejahatan terhadap perempuan secara sukarela (consent) menerima suatu pekerjaan. Pada hal telah banyak diketahui dan dibuktikan bahwa recruitment perempuan kedalam bisnis tersebut dilakukan melalui tipu daya, ketiadaan opsi, bahkan kekerasan.
RUU APP secara tidak jelas menentukan pelaku pornografi, malah nampaknya akan memindahkan ancaman pemindahan dari pelaku (dalam bisnis seks) yang seharusnya dihukum, kepada perempuan yang sebenarnya adalah korban. Selain ketidakjelasan definisi pornografi dalam RUU APP, sangatlah tidak memadai, karena mengadopsi pengertian pornografi secara awam dan keliru. Pengertian pornografi dalam RUU APP ini telah mencampuradukan pengertian eksploitasi seksual, kecabulan dan erotika yang sesungguhnya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Eksploitasi seksual adalah pemanfaatan seksual manusia secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi untuk diri sendiri atau orang lain. Kecabulan menurut definisi KUHP dapat digolongkan sebagai perbuatan asusila, karena melanggar kesopanan berkaitan dengan perkelaminan, sedangkan erotika merupakan gairah seksual atau hal-hal yang membangkitkan gairah seksual atau kodrat alami sebagai manusia yangn mempunyai gairah seksual.
Dengan demikian RUU ini telah salah sasaran karena tidak bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. RUU ini lebih mengutamakan masalah “moralitas” masyarakat yang padahal bersifat paradoksal. Louise Brown(2005) mengutarakan keheranannya, orang Asia yang umumnya terkenal sangat religius, menjunjung tinggi nilai-nilai keutuhan keluarga dan moralitas seksual yang konservatif, ternyata ditemukan telah menempatkan ribuan bahkan jutaan anak perempuan dan perempuan muda sebagai budak seks setiap tahun. Mereka pada umumnya berasal dari lapisan masyarakat yang paling miskin, terbelakang dan berkasta rendah. Sampai-sampai ia mengumpamakan masyarakat Asia diibaratkan sebagai kain tenun, pelacuran merupakan benang-benang yang terajut didalamnya.
Permasalahan ini menjadi bertambah rumit ketika RUU ini juga mengatur masalah pornoaksi, sebuah penggunaan terminologi yang tidak lasim, karena belum pernah ada. Adanya banyak hal yang tidak jelas mengenai definisi pornoaksi RUU ini, sehingga bisa menyesatkan bahkan memasung hak-hak asasi seseorang untuk mengekspresikan nilai-nilai kodrati kemanusiaan dalam rupa kasih sayang. Kalaupun hendak dicari, sebenarnya pornoaksi sangat terkait dengan “melanggar kesopanan dimuka umum”, yang sudah diakomodasikan dalam pasal 281 KUHP. Bukankah sebenarnya yang menjadi target sasaran adalah bisnis hiburan yang mempertontonkan tubuh perempuan dilayar kaca, yang membuat “jengah” sebagian orang ?, adilkah untuk “menembaknya” melalui UU yang akan mengikat bagi segenap warga perempuan (dan laki-laki), yang sebenarnya juga merasa terganggu dengan pertunjukkan tersebut ?, mengapa tidak “membidik” pelaku bisnis pertelevisian sebagai penyelenggara tontonan itu ? kalaupun hal ini akan dilakukan sebenarnya sudah diatur dalam UU pers no.40/1999,dan peraturan komisi penyiaran no.009/sk/8/2004, UU perlindungan anak no.23/2002 yang sebenarnya sebagian besar subtansi yang diatur dalam RUU APP sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian pemberantasan pornografi adalah tanggung jawab Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, sehingga tidak diperlukan lagi “Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional” (BAPPN), yang akan dibiayai oleh APBN, sebagaimana diatur dalam RUU ini.


Oleh :Elco.D.Sairatu
Ketua MPM Unsrat
Mahasiswa Antropologi Fisip Unsrat