|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Pengusutan
MBH-gate Rp 18 M part II
SIP Empat Petinggi Sulut Ditunggu, Kejati
Terus Kumpulkan Dokumen
|
Hingga kini, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut masih menunggu Surat Izin Pemeriksaan (SIP) terhadap empat petinggi di daerah ini, dalam kapasitas mereka sebagai saksi, yang terkait dalam pengusutan dugaan kasus dana talangan penjualan hotel MBH, yang dikenal dengan nama MBH-gate part II. Ke empat pejabat tersebut adalah, Ketua DPRD Sulut Drs Syachrial Damopolii, Meike Nangka SH, Wakil Walikota Manado Abdi Buchari SE, serta Wakil Gubernur Freddy Harry Sualang.
Menurut Kepala Kejati Sulut Samino Achbaroho SH melalui Kasie Penkum dan Humas Jef-rri Penanging Makapedua SH, ketika dikonfirmasi Rabu (05/04) kemarin, SIP tersebut dari hasil koordinasi terakhir, ma-sih digodok oleh pihak Keja-gung dan Mendagri.
“Sampai saat ini, kami terus melakukan koordinasi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama SIP tersebut sudah bisa kami terima,” tan-das Makapedua.
Ditambahkan Makapedua, meski SIP tersebut belum juga turun, namun hal itu tidak mempengaruhi kinerja tim penyidik untuk terus mengung-kap fakta-fakta baru dalam ka-sus ini. Buktinya, beberapa do-kumen berupa bukti-bukti su-rat, terus dikumpulkan untuk memperkuat penyelidikan. “Dokumen dan surat-surat lainnya yang berhubungan erat dengan kasus ini sedang kami kumpulkan. Surat-surat terse-but diantaranya surat lelang, surat penjualan, dan yang lain-nya,” ungkap Makapedua.
Seperti diketahui, dalam me-ngusut kasus yang telah me-nyeret dua petinggi PT Tri Brata Mitra yaitu AB alias Amril dan JI alias Ishak sebagai tersang-kanya ini, tim penyidik Kejati Sulut telah memeriksa bebera-pa orang saksi. Mereka di anta-ranya adalah mantan Asisten II Pemrop Sulut, Drs JJA Sa-ruan MSi, Pemegang Kas Biro Keuangan Pemrop Sulut, Drs Decky Robot, Kepala Biro Keua-ngan Oscar Wagiu SE, Peme-gang Kas Daerah/Bendahara-wan Pemrop Sulut, Drs Septeis-me Tumakaka, Kabag Angga-ran Biro Keuangan, Drs Sole-man Torar, dan Drs Beny Tam-bun, serta Sekrop Sulut Dr Johanes Kaloh.
Sedangkan dari luar daerah yang diperiksa di Kejati DKI Jakarta adalah petinggi PT BNI Securitas dan beberapa man-tan pimpinan BPPN (Badan Pengendalian Perbankan Na-sional). Di antaranya Direktur BNI Securitas, Nur Hasyim, mantan Kepala Divisi Keua-ngan BPPN, Aji Darmanto, man-tan pimpinan BPPN, Thomas Maria dan seorang lagi yang berinisial DP.(vcq)
|
|