KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Lahan depot Pertamina yang saat ini tengah menjadi soro-tan, ternyata dulunya pernah dimiliki Pemprop Sulut. Hal ini menurut Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Su-lut Ir Emiel Poluan MSi, sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 2 dan 9 atas nama Pem-prop Sulut.
Penerbitan sertifikat ini, kata kakanwil, sesuai permintaan pemprop agar lahan seluas se-kitar 8 hektar termasuk di dalamnya lahan depot Perta-mina disertifikasi. “Sesuai per-mintaan ini, maka pihak BPN melakukan pengukuran di lo-kasi tersebut,” jelas Poluan ke-pada wartawan, Kamis (06/04)
Perkembangan selanjutnya menurut Poluan, kepemilikan lahan tersebut digugat oleh Magdalena Pontoh, yang kemu-dian dinyatakan menang. Un-tuk itu sebagian lahan ini dise-rahkan ke pihak Pontoh. Namun ternyata gugatan ter-hadap lahan ini tak berhenti sampai di situ. 
Pasalnya, Simon Tudus ke-mudian mengajukan gugatan serupa. Tapi menurut Poluan, gugatan ini ‘hanya’ didasarkan pada sertifikat sementara yang berpatokan pada gambar ukur desa sekitar 6 hektar.
Kepemilikan tanah berdasar-kan gambar ukur desa ini, lanjut Poluan sudah sah, na-mun masih bersifat sertifikat sementara. Sebab sertifikat ini harusnya dilengkapi dengan pe-ngukuran tanah oleh BPN. Da-sar kepemilikan ini, menurut Po-luan sulit dibuktikan oleh BPN. 
“Meskipun sertifikat ini sudah terdaftar, tapi objeknya tidak jelas. Sebab belum pernah di-ukur oleh BPN. Sehingga tidak diketahui persis batas-batas-nya, sebab bisa saja lahan se-luas 6 hektar ini tidak termasuk lahan depot Pertamina,” ujar-nya lagi.
Menyangkut unsur-unsur dalam komponen ganti rugi, terdapat perbedaan data antara Poluan dan Karo Hukum Boy Watuseke SH mengenai jumlah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Menurut Poluan, sesuai data dari Ditjen Pajak senilai Rp 537 ribu, sementara Watuseke menyatakan nilainya Rp 1,2 juta.(vic)