|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Soal seleksi CPNS ditarik ke pusat
Pimdekab Tolak Keinginan Menpan
|
Keinginan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) agar seleksi CPNS ditarik ke pusat karena me-nimbulkan masalah di propinsi, mendapat penolakan dari Pimdekab Sangihe dan Talaud.
“Kami atas nama warga Nusa Utara menolak jika urusan CPNS dikembalikan lagi ke pusat. Ini merupakan langkah mundur yang justru akan meredupkan semangat otonom yang seharusnya perlu terus ditumbuh kembangkan di negeri ini,” tegas Wakil Ketua Dekab Sangihe, Jabes Gahga-na SE, Kamis (06/04) kemarin.
Menurut Gahgana, pusat tak harus secepat itu mempinalti propinsi untuk mengurusi rek-rutmen CPNS hanya karena adanya persoalan yang muncul dalam rekrutmen CPNS yang diperiksa propinsi. Akan tetapi memberi solusi yang tepat untuk memperbaiki rekrut-men berikut bukanya lang-sung menarik kewenagan itu dari propinsi. “Ingat proses pembentukan UU otonomi itu realitasnya dibentuk untuk memberi kesempatan kepada daerah menentukan kebijakan berdasarkan kebutuhan dae-rah. Sebab jika segala sesuatu-nya dilihat lagi dengan kaca mata pusat, maka arus kom-plein dan ancaman disintegrasi bangsa dari daerah-daerah akan tumbuh kembali dengan deras. Imbas akibat kewena-ngan pusat yang terlalu men-dominasi itu kan sudah dianti-sipasi dengan pembentukan UU otonomi sehingga tak pan-tas jika semangat otonomi itu dimentahkan lagi hanya karena seorang Mempan,” semburnya. Senada, Pimdekab Talaud lainnya, Ben Alotia melayangkan penolakan tegas jika urusan daerah lebih khsusus soal perekrutan CPNS tak sejalan dengan semangat otonomi. Menurutnya, keke-liruan dan kemaburadulan pe-rekrutan CPNS baru-baru ini tentu ada solusinya untuk diperbaiki, bukannya langsung divonis, dan kewenagan itu diteropong lagi dari pusat. “Kami dari utara menolak de-ngan tegas dan Menpan diim-bau jangan lagi memperkeruh persoalan klasik yang sesung-guhnya bisa jadi pemicu disin-tegrasi bangsa,” tandasnya.(med)
|
|
