HOME : FOOTBALL

Berita Politik dan Pemerintahan 

11 April 2006

 
NEWS CATEGORIES
Mimbar Keagamaan
Opini Redaksi
Seputar Manadoku 
Politik Pemerintahan
Pendidikan Budaya
Bisnis Ekonomi
Hukum dan Kriminal
Historika dan Tokoh
Bolamania Tribun

BERITA DAERAH
Minahasa Induk
Minahasa Selatan
Tomohon
Bitung 
Sanger dan Talaud 
Bolmong 

REDAKSI INFO.
About Us

KOMENTAR GROUP

(Football, Metro, Politix).

Terbit 40 Hal.  Color-BW 

Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing) 

  

Disinyalir Nyambi Proyek, Personel Komisi D Tutup Mulut

 

IKUTI BERITA LAIN

Jeane Sompie Pimpin KNPI Minut
Sjennie Tegaskan Masuk Suksesi Ketua DPD PD
Penyerahan aset
PT NMR Jaminkan Rp 2 Miliar untuk Bea Masuk
Alokasikan Rp 7 miliar plus tanah
Oktober, Eks Minahasa Raad Jadi Milik Pemprop
Dibatalkan Mendagri
Perda 2 Tahun 2002 Ternyata Belum Diterapkan


Personel Komisi D DPRD Sulut enggan menanggapi statement Wakil Ketua Komisi D Ruddy Waney SSos yang membenarkan sinyalemen sejumlah anggota dewan nyambi proyek.
Menurut anggota Komisi D dari PDIP Drs Steven Kandow, sangat sulit untuk membuktikan ang-gota dewan yang nyambi proyek. Salah satu petunjuk yang dapat dijadikan bukti yaitu legislator memiliki perusahaan dan me-laksanakan proyek. Hingga kalau wacana yang ada hanya didasari dari informasi bahwa ada anggota dewan yang mendapat jatah atau fee berupa dana segar, tak bisa langsung divonis. 
Bisa saja ada pihak tertentu yang sengaja mencatut nama anggota dewan agar bisa menang tender proyek. “Kalau saya bicara bisa ditafsirkan lain. Cuma foto saya saja yang dicantumkan da-lam pemberitaan seperti ini, ba-nyak yang sudah mencurigai saya dari berbagai sudut pandang. Pada umumnya mereka curiga saya yang menyebarluaskan wacana nyambi proyek. Padahal saya sen-diri dihantam dengan pemberit-aan ini,” ucapnya.
Sementara rekan Kandow di Komisi D James Sumendap SH mengatakan, dirinya memilih untuk tak memberikan tanggap-an supaya tak diartikan macam-macam. “Setahu saya tak ada anggota dewan berpraktek se-bagai pengelola proyek. Kalau ada, ya, silahkan tempuh jalur hukum saja supaya masalahnya jadi jelas,” ujarnya singkat. 
Dilain pihak, menurut Wakil Ketua DPRD Sulut yang menjabat Koordinator Komisi D Djenri Kein-tjem SH, hal ini akan ada keje-lasan jika pimpinan instansi di jajaran Pemprop Sulut atau in-stansi terkait berani buka mulut untuk menyebutkan siapa saja anggota dewan yang nyambi pro-yek. “Kalau hanya pernyataan dari LSM atau kelompok lainnya, bisa saja datanya tak akurat. Tapi hasil pemeriksaan BPK bisa jadi dasar apakah benar ada pe-nyimpangan dalam proses tender proyek,” katanya.(tru) 


  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin