Personel Komisi D DPRD Sulut enggan menanggapi statement Wakil Ketua Komisi D Ruddy Waney SSos yang membenarkan sinyalemen sejumlah anggota dewan nyambi proyek.
Menurut anggota Komisi D dari PDIP Drs Steven Kandow, sangat sulit untuk membuktikan ang-gota dewan yang nyambi proyek. Salah satu petunjuk yang dapat dijadikan bukti yaitu legislator memiliki perusahaan dan me-laksanakan proyek. Hingga kalau wacana yang ada hanya didasari dari informasi bahwa ada anggota dewan yang mendapat jatah atau fee berupa dana segar, tak bisa langsung divonis. 
Bisa saja ada pihak tertentu yang sengaja mencatut nama anggota dewan agar bisa menang tender proyek. “Kalau saya bicara bisa ditafsirkan lain. Cuma foto saya saja yang dicantumkan da-lam pemberitaan seperti ini, ba-nyak yang sudah mencurigai saya dari berbagai sudut pandang. Pada umumnya mereka curiga saya yang menyebarluaskan wacana nyambi proyek. Padahal saya sen-diri dihantam dengan pemberit-aan ini,” ucapnya.
Sementara rekan Kandow di Komisi D James Sumendap SH mengatakan, dirinya memilih untuk tak memberikan tanggap-an supaya tak diartikan macam-macam. “Setahu saya tak ada anggota dewan berpraktek se-bagai pengelola proyek. Kalau ada, ya, silahkan tempuh jalur hukum saja supaya masalahnya jadi jelas,” ujarnya singkat. 
Dilain pihak, menurut Wakil Ketua DPRD Sulut yang menjabat Koordinator Komisi D Djenri Kein-tjem SH, hal ini akan ada keje-lasan jika pimpinan instansi di jajaran Pemprop Sulut atau in-stansi terkait berani buka mulut untuk menyebutkan siapa saja anggota dewan yang nyambi pro-yek. “Kalau hanya pernyataan dari LSM atau kelompok lainnya, bisa saja datanya tak akurat. Tapi hasil pemeriksaan BPK bisa jadi dasar apakah benar ada pe-nyimpangan dalam proses tender proyek,” katanya.(tru)