Kamis (13/04) ratusan PNS asal Bolmong menggelar demo di kantor gubernur. Aksi ini merupakan bentuk mosi tidak percaya atas kepemimpinan Bupati Bolmong Ny Marlina Moha Siahaan.
Menyikapi hal ini, Gubernur Su-lut, Drs SH Sarundajang yang me-nerima pendemo di ruang Mapalus menyatakan akan segera me-nurunkan tim Badan Pengawas (Banwas) Sulut untuk melakukan pemeriksaan di Bolmong berda-sarkan pengaduan pendemo.
“Namun, saya tidak sependapat dengan ancaman mogok kerja PNS bila tuntutan tidak dipenuhi. Ini sesuai sumpah, PNS tidak mengabdi pada seseorang tapi pada masyarakat,” tegas Sa-rundajang.
Sementara ratusan PNS yang dipimpin Asisten I Bolmong Drs SI Mokoagow ini dan didampingi Kadis Perindag Drs AR Mokoginta, Kadis Parbud Drs Ikbal Da-tunsolang, Kadis Kominfo Drs Yamsi Kai dan Kasub Hukum Bapeda Bolmong, Drs AR Mopobela menyatakan pemerintahan di Bolmong saat ini tidak lagi berjalan sesuai aturan. 
“Kami minta gubernur sebagai wakil pemerintah pusat segera meluruskan administrasi pemerintahan dan kepegawaian di Bolmong. Sebab saat ini PNS di Bolmong sudah terkotak-kotak,” ujar Mokoagow yang disambut tepuk tangan PNS.
Dicontohkan Mokoagow, dalam pengangkatan pejabat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak berperan dan aturan tidak diindahkan. “Seperti seorang PNS yang se-dang dalam hukuman dan tak lulus PIM III, tenyata diangkat menjadi pejabat eselon III. Lantas ada guru yang diangkat menjadi camat, ada bawahan pangkatnya lebih tinggi dari atasan,” urai Mokoagow lagi.
Mokoagow mewakili pendemo juga meminta perlindungan gubernur. “Kami menerima ancaman Sekkab, PNS yang ber-demo akan dikenai sanksi,” imbuhnya.
Mopobela juga membeber pe-nyimpangan yang terjadi di Bolmong. Mewakili pendemo, dia mendesak Mendagri segera menetapkan Penjabat Bupati Bolmong untuk menetralisir si-tuasi Bolmong saat ini.(vic)