|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Gunakan corong KBP3
PNS Kecam Pejabat Terlibat Unjuk Rasa
|
Dengan menggunakan corong organisasi berlabel Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBP3), seorang PNS Pemkab Bolmong Erna Mokodongan SPi MSi menyampaikan kecaman keras kepada sejumlah penjabat plus PNS biasa yang terlibat unjuk rasa, sekaligus me-warning pemkab agar segera menindak tegas para oknum yang terlibat.
“Kami tidak setuju dan mem-protes oknum pejabat pemkab yang tidak mendukung peme-rintahan Bupati Dra Hj Marlina Moha-Siahaan dan ingin menu-runkan Kepala BKD. Olehnya kami mintakan kepada bupati lewat sekda, untuk segera memberikan hukuman disiplin yang setimpal. Juga mendesak pemkab untuk menarik semua fasilitas pemkab yang ada pada oknum-oknum tersebut,” tan-das Mokodongan dalam ka-pasitas dia sebagai Wakil Ketua KBP3 Bolmong dan Sekum Pemuda Pancasila.
Senada disampaikan juga Wakil Ketua KBP3 lainnya, Udin Paputungan. “Sedangkan mo berhenti saja tidak pengaruh jalannya pemerintahan apalagi cuma mo mogok kerja. Kan ma-sih banyak kader-kader PNS muda yang enerjik dan berkua-litas serta memiliki jenjang ke-pangkatan yang memenuhi sya-rat, untuk menggantikan posisi mereka,” sebut Paputungan.
Menarik juga adalah penilaian dari Dolfi P Manoppo, Ketua PDK Bolmong. Dikatakan, un-juk rasa para PNS itu terin-dikasi kuat sarat nuansa politik praktis, karena salah satu tu-juannya adalah menyampaikan mosi tidak percaya kepada bu-pati. “Bupati itu adalah jabatan politik, sehingga mosi tidak percaya itu sangat tidak pantas disuarakan para PNS. Apalagi sampai meminta bupati turun, itu sangat tidak mungkin,” tandas Dolfi.
Sementara itu, Sekkab Bol-mong dalam apel Korpri, Kamis lalu, mengaku heran tentang keberadaaan beberapa pejabat yang eselon II yang ikut ujuk. “Mo suka jadi apa lagi dorang so? Jabatan sekda kan hanya satu orang,” kata Sekkab Bolmong Drs Hi Idrus Mokodompit.
Lanjut sekkab, Demo yang digelar sejumlah PNS Bolmong tersebut sangat kental dengan nuansa politik. Dan aturan su-dah jelas menegaskan adanya sanksi bagi PNS yang berpolitik. Untuk itu, kata dia, BKD dan Banwasda kini sedang mengkaji sanksi apa yang akan diterap-kan kepada mereka. Sebab se-laku sekkab, Mokodompit me-ngaku telah berulang kali mengimbau kepada PNS agar jangan terjun ke politik praktis.
“Soal mutasi, siapa yang bi-lang akan dilaksakanan? Saya sendiri sebagai Ketua Baper-jakat tidak pernah mengatakan itu. Lagi pula, mutasi itu hal yang biasa dalam dunia biro-krasi. Jadi tidak perlu khawatir, sebab sepanjang kita tidak bergeser dari Tri Matra Peng-abdian, Insya Allah kita tetap mampu melaksanakan tuags dengan baik,” kata sekkab.
Pada apel akbar yang dihadiri oleh para kepala dinas, badan kantor dan bagian, serta asisten II dan asisten III, sempat dibacakan dua pernyataan sikap masing-masing dari Kor-pri dan PGRI Bolmong, oleh Drs Hidayat Makalunsenge dan Drs Usmar Mamonto. Intinya me-nyampaikan dukungan terha-dap kepemimpinan Bupati Dra Hj Marlina Moha-Siahaan, mendukung dan menghormati hasil pilkada sebagaimana telah diplenokan KPUD, menolak tegas adanya oknum-oknum PNS yang menyampaikan aspi-rasi tidak sesuai prosedur, serta mengimbau kepada masyara-kat untuk tidak terprovokasi isu-isu yang menyesatkan.(tus)
|
|
