Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Jefry Korengkeng SH menyatakan direncanakan konsultasi masalah CPNS ke Menpan dan Badan Kepengawaian Nasional (BKN) akan dilakukan Kamis (20/04) lusah.
“Sesuai konfirmasi terakhir, 20 April nanti pemprop bersama DPRD dan perwakilan CPNS Bol-mong akan menemui Menpan dan BKN,” jelas Korengkang ke-pada Komentar Senin (17/04).
Penundaan keberangkatan ini, lanjutnya dikarenakan sejumlah hari libur belakangan. “Jadi bu-kan kami menunda,” jelas Ko-rengkeng lagi.
Hal ini sekaligus menjawab per-tanyaan sejumlah CPNS Bol-mong ‘lulus sehari’ yang kemarin kembali mendatangi kantor gubernur. Mereka memperta-nyakan kepastian konsultasi de-ngan pusat. Di samping kembali mengingatkan harus ada perwa-kilan CPNS yang turut berangkat ke Jakarta. 
Sementara menurut anggota DPRD Sulut Ir Novie Mokobom-bang selain membicarakan 113 CPNS Bolmong, juga kuota 1 per-sen orang cacat. Khusus masa-lah Bolmong, delegasi dipimpin gubernur didampingi Ketua DPRD Sulut Drs Syachrial Damo-polii, dua anggota dewan yakni Beny Rhamdani dari Komisi A, Mokobombang Komisi E dan dua perwakilan 113 CPNS Bolmong lulus sehari yakni Rini dan Irvan yang diutus berdasarkan hasil musyawarah. 
“Bersama masalah CPNS Bol-mong akan banyak masalah lain yang akan diperjuangkan. Semo-ga Menpan respon positif hal ini,” ujar Mokobombang.
Mengenai sikap saling klaim Pemkab Bolmong melalu jubir Yudha Rantung, menurut Moko-bombang, tak perlu dipolemik-kan. Karena selama ini keterli-batannya sebagai bentuk kepe-dulian anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Bolmong. 
“Marilah kita berjuang sama-sama. Tak perlu saling mengata-kan siapa yang berjuang dan si-apa yang benar. Perjuangan be-lum putus,” ujarnya sambil me-ngatakan selama ini dirinya tak pernah ada kontak dengan ke-pentingan Pemkab Bolmong. Olehnya pernyataan pihak ter-tentu terkait perjuangan ma-salah CPNS sampai ke peme-rintah pusat tak perlu ditang-gapi.(vic/tru)