|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Dewan Janji Kritisi Lapjab Gubernur
|
Meskipun laporan pertanggung jawaban (lapjab) tahunan Gubernur Sulut Drs Sinyo Sarundajang tak bersifat mengikat lagi, namun kalangan dewan berjanji akan mengupas tuntas semua persoalan yang ada.
Seperti disampaikan personel Fraksi Partai Golkar yang menjabat Wakil Ketua Komisi B Drs Ruben Saerang, selaku fraksi terbesar dengan 17 personel tentu punya kekuatan tersendiri. Hingga berkewajiban melihat apakah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tahun 2005 sudah benar-benar sesuai dengan visi misi Gubernur Sarundajang.
“Meskipun 2005 adalah masa transisi, bukan berarti masalah yang ada harus didiamkan. Apalagi ini lapjab pertama maka harus punya arti. Kami akan melihat 17 program andalan Sarundajang-Sualang apakah sudah dijalankan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Saerang, Senin (17/04).
Beberapa hal yang akan dikritisi, paparnya, terkait persoalan penerimaan CPNS, crash program dan komitmen pembangunan daerah perbatasan. “Perlu dikritisi jangan semua program hanya slogan belaka. Tentu kami punya tolok ukur untuk itu. Jadi Golkar tak akan asal bicara saja,” tambahnya.
Sementara, menurut personel Fraksi PDIP yang menjabat Ketua Komisi C, Mieke Nangka SH pihaknya tetap akan tampil kritis. Karena bicara keberhasilan bukan hanya terfokus pada seorang gubernur ataupun pribadi wakil gubernur. “Kami lihat banyak kinerja jajaran pejabat yang harus dikritisi. Seperti masalah PAD di Dinas Perhubungan, lambannya pendistribusian kepentingan masyarakat oleh Dinas Pertanian dan larinya pajak kendaraan ke Gorontalo karena tak pro aktifnya Dispenda,” urainya.
Sementara personel Fraksi Kesatuan utusan PKB Timmy Tatara SE menyatakan hal-hal yang dikritisi harus dilihat sebagai bentuk suport untuk perbaikan pemerintahan ke depan. “Namun, penilaian tentu harus objektif dan bukan mencari kesalahan. Termasuk juga jangan lantaran kepentingan tertentu serta didasari saling baku curiga,” ujar Wakil Ketua Komisi C ini.(tru)
|
|
