KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Ketua Komisi A DPRD Sulut Jemmy Hengky Lelet SH menegaskan sejumlah persoalan yang terjadi berkaitan dengan rekrutmen CPNS jangan dipolitisir. Sebab seleksi yang dilakukan khusus untuk penerimaan CPNS Sulut TA 2005 ini, sudah sangat obyektif.
“Bagi pihak-pihak yang keberatan, silahkan lakukan proses hukum sebab kita adalah negara hukum. Persoalan yang ada seyogyanya tidak dijadikan tunggangan politik untuk kepentingan tertentu,” ucapnya kepada Komentar, Selasa (18/04).
Lelet mengurai, pelaksanaan seleksi telah dipercakapkan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), hingga prosesnya berjalan sebagaimana instruksi dari pusat. Apalagi soal-soal tersebut berasal dari Jakarta dan jawabannya diperiksa dengan sistem komputerisasi yang turut disaksikan Komisi A Dewan Sulut dan sejumlah aparat terkait.
“Jadi bisa dijamin bersih dari kolusi dan nepotisme,” imbuhnya.
Diingatkan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sulut ini, persoalan CPNS agar disikapi secara arif dan dipercayakan penanganannya kepada pemerintah daerah, mengingat juga calon pegawai yang sudah dinyatakan lulus secara resmi.
Terkait kebijakan pusat untuk menarik proses rekrutmen CPNS selanjutnya, Lelet menilai ini adalah dampak dari sejumlah persoalan yang terjadi. Namun kalaupun tidak ditarik, maka serahkanlah ke kabupaten/kota. “Hingga konsekuensinya di tanggung kabupaten/kota, sambil tetap memperhitungnya jatah untuk propinsi,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut ini.
Sementara itu, laporan masyarakat mengenai jalannya seleksi CPNS yang masuk melalui Short Massage Service (SMS) menurut Jubir Pemprop Dra Aneke Rondonuwu juga mulai ditelusuri Polda Sulut.
“Jadi selain dilaporkan ke gubernur melalui sekprop dan BKD, SMS yang masuk juga langsung diselidiki tim dari Polda Sulut,” jelas Rondonuwu, kemarin, menambahkan pihaknya sudah menerima sekitar 300-an SMS.
Pengusutan ini lanjutnya, difokuskan pada kemungkinan masuknya honda dadakan dalam pengumuman. Yang, bila kedapatan tidak memenuhi syarat, akan langsung dicoret dan ini salah satu poin yang sementara ditelusuri Polda.
Meskipun demikian, Rondonuwu belum memastikan berapa jumlah honda yang sudah dicoret berdasarkan SMS yang masuk. “Kami hanya memfasilitasi saja, keputusan akhir tergantung gubernur dalam hal ini BKD,” jelasnya.(von/vic)