|
|
|
|
![]() |
![]() |
Distakot Layangkan Surat Kedua ke Pelindo
Kesabaran Pemkot Bitung terhadap sikap Pelindo nampaknya terus diuji. Pasalnya surat pertama terkait penyelesaian administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp 947 juta tak kunjung ada jawaban.
Menyikapi hal ini Kadis Tata Kota Bitung Herry Sutanto mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kedua ke pelindo agar segera menyelesaikan biaya adminitrasi tersebut. “Kami sangat menyayangkan sikap pelindo jika tak menanggapi surat kami yang kedua ini. Menurut kami setidaknya ada respon pihak mereka untuk sama-sama mencari solusi,” tukas Sutanto.
Permasalahan ini setidaknya sempat disampaikan Wakil Walikota Bitung Robert Lahindo kepada DPRD Sulut dan anggota DPD RI saat berkunjung ke Bitung beberapa waktu lalu. Pemkot meminta DPRD Sulut dan anggota perwakilan DPD RI asal Sulut memperjuangkan hal ini ke pusat.(irv)
Kahiking-Tatanude Tinggal Tunggu SK
Selangkah lagi Harto Kahiking dan Victor Tatanude masuk gedung kerucut. Pasalnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Hanny Sondakh-Robert Lahindo kepada keduanya sudah diteken walikota dan dikirim ke Pemprop Sulut. “Berkasnya sudah saya teken 13 April lalu, saya tak mau menunda-nunda pekerjaan. Lagi pula asisten I sudah diperintahkan untuk segera membawa berkas tersebut ke propinsi,” ungkap Walikota Hanny Sondakh, Rabu (19/04) kemarin. Ini berarti Kahiking-Tatanude tinggal menunggu SK pelantikan.
Berbeda dengan proses PAW tiga personil PDS. Diakui Sondakh belum menerima berkas PAW tersebut. “Kalau berkas PAW tiga personil PDS sampai saat ini belum saya terima,” tandasnya.(irv)
Buruh Manadomina Mengadu ke Disnaker
BITUNG-Sedikitnya 40 karyawan Manadomina Citra Taruna mengadu ke Disnaker Bitung terkait status mereka di perusahan tersebut, Kemarin (19/04).
Puluhan buruh tersebut mengadukan adanya satu tekanan yang dilakukan pihak perusahan sehingga hak-hak normatif mereka sebagai buruh terancam lepas. Adapun tuntutan mereka yakni agar mereka kembali bekerja tanpa merubah status, mempertahankan status mereka sebagai karyawan dan hak-hak normatif buruh harus dijamin pihak perusahan. Kedatangan mereka dilayani Kadisnaker Ibrahim Polakitan. Menurutnya pihaknya akan segera memfasilitasi perundingan antara buruh dan perusahan. “Jika tak ada titik temu kami sarankan untuk dilanjutkan ke Peradilan Perburuhan Hubungan Industrial,” tegas Polakitan.(irv)
|
|
