KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Pemerintah akan mening-katkan perhatian terhadap 92 pulau terluar di Indonesia. 11 Di antaranya terdapat di Sula-wesi Utara (Sulut). Hal ini ter-ungkap dalam rapat kerja (ra-ker) pertama tentang pengelo-laan pulau-pulau terluar, di Hotel Bumikarsa, Jakarta, Rabu (19/04). 
Raker ini bertujuan menyu-sun rencana aksi untuk me-ngelola 92 pulau-pulau terluar seperti yang tercantum dalam Perpres 78/2005. Menariknya, untuk Sulut sendiri telah di-siapkan dana sekitar Rp103,9 miliar bagi 11 pulau terluar yang tersebar di daerah SaTal untuk proyeksi 2007 nanti. 
Data yang dihimpun Komen-tar di Jakarta menyebutkan, dana ini peruntukannya untuk kegiatan pembenahan titik dasar, profil, survei identifikasi potensi sumber daya, dan penyediaan tambahan kapal masing-masing sebesar Rp1 miliar, untuk Pulau Bangkit. Sedangkan kegiatan di Pulau Manterawu dianggarkan sebe-sar Rp1,4 miliar meliputi ke-giatan yang sama seperti Pulau Bangkit. 
Namun mendapat tambahan kegiatan budidaya rumput laut. Sementara di Pulau Ma-kalehi, dianggarkan sebesar Rp 9,2 miliar. Diikuti Pulau Ka-waluso (Rp6,2 miliar). Sedang-kan untuk Pulau Kawio sebe-sar Rp8,5 miliar dan Pulau Ma-rore Rp19 miliar. 
Untuk Pulau Batuwaikang di-plot dana sebesar Rp 1,4 milair serta Pulau Miangas sebesar Rp 23,5 miliar. Sedangkan Pu-lau Marapit direncanakan keci-pratan sebesar Rp29,7 miliar dan Pulau Kakarutan diplot Rp1,9 miliar. 
Menko Polhukam Wiododo AS dalam sosialisasi perpres No.78 Tahun 2005 tentang pe-ngelolaan pulau kecil dan ter-luar, di Jakarta kemarin (19/04) menegaskan, aksi tersebut untuk menjaga NKRI, member-dayakan sumber daya alam, dan memberdayakan masyara-kat. “Dana itu untuk mening-katkan kesejahterakan rak-yat,” katanya. Menurut Wido-do, dana yang akan di pergu-nakan masih dicari alternatif, apakah menggunakan dana APBN atau dana alokasi khusus. 
Sementara itu, Direktur pem-berdayaan pulau kecil dan terluar DKP Alex Retraubun menjelaskan, pulau tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik dan tidak fokus pada suatu sektor saja. Di con-tohkannya, dalam salah satu pulau akan di bangun wisata maupun budidaya, ataupun perikanan tangkap. 
Direncanaklan olehnnya, pu-lau itu juga akan dikelola men-jadi kawasan zona bebas per-dagangan. 
Seperti diketahui, pemerin-tah akan melakukan aksi ter-padu dalam mengelola 92 pu-lau terkecil termasuk 11 pulau dari Sulut dan terluar, meli-batkan 20 departeman atau lembaga pemerintahan pusat bersama 20 propinsi dan 38 kabupaten dalam pengelo-laannya. 
Tim koordinasi pengelolaan pulau-pulau terluar ini di ba-wah koordinasi Menko Polhu-kam. Nantinya tim ini dipecah menjadi dua tim kerja. Tim ker-ja pertama membidangi masa-lah SDA, lingkungan hidup, in-frastruktur dan perhubungan, ekonomi, dan sosial budaya yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan. Tim kedua membidangi pembinaan wila-yah, pertahanan dan keamanan yang diketuai Mendagri.(zal)