Akses untuk memperoleh informasi dari instansi di pemerintah Kota Manado kini menjadi sulit. Pasalnya, Pemkot telah mengeluarkan kebijakan bahwa arus informasi dari Pemkot dan jajarannya (termasuk dinas-dinas) harus melalui Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom).

Kepada para pejabat Pemkot, baik kepala dinas maupun pelaksana tugas yang baru dilantik serta sejumlah pejabat pemkot lainnya, Walikota telah mengintruksikan untuk tidak lagi mengeluarkan statement terhadap siapapun termasuk kepada para wartawan sebagaimana yang terjadi sebelumnya.
Dan sebagai gantinya, Plt Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (infokom) Drs Ferry Karwur menjadi satu-satunya yang boleh bicara untuk menjawab segala pertanyaan, pengaduan dan hal lain pelbagai pihak. 
“Kami sudah tidak diperbolehkan mengeluarkan statement kepada siapapun termasuk kepada wartawan. Semuanya diserahkan kepada Kadis Infokom. Jadi kalau wartawan ingin tanyakan sesuatu disampaikan kepada kadis yang bersangkutan, kemudian kadis menyampaikannya kepada kadis infokom dan selanjutnya infokom yang akan memberikan pernyataan,” ungkap Plt Kadis Tata kota Manado Wolter Piri ketika harian ini bermaksud melakukan wawancara, Rabu (19/04) kemarin.
Hal senada juga dikemukakan Plt Kadis Perhubungan kota Manado Drs Hein Dandel. Ketika dihubungi harian ini, Dandel mengungkapkan pelimpahan wewenang ini dimaksudkan walikota agar Kadis Infokom bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
“Kami memang sudah diintruksikan walikota untuk tidak memberikan statement. Semuanya diserahkan kepada Kadis Infokom tetunya setelah berkoordinasi dengan kami. Dia akan menjawab, mengeluarkan statement, membuat press release atau mengelar jumpa pers. Untuk itu Kadis Infokom diminta selalu stand by di tempat,” ujarnya.
Ironisnya, ketika wartawan berusaha mekonfirmasikan sesuatu di Infokom, Kadis Infokom justru tidak berada di tempat. Menurut petugas piket, Karwur sedang keluar kantor.(imo).