KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Rencana hearing Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Tomohon, disinyalir sarat kepentingan. Sejumlah kalangan aktivis menduga, Komisi C dengan power yang dimiliki, bermaksud melakukan bargaining dengan instansi-instansi pengelola proyek pemerintah untuk 2006 ini.

Diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsu-men, Stevi Tampi SE, agenda hearing legislatif terhadap ins-tansi pengelola proyek pemerin-tah, belum seharusnya dilaku-kan. Sebab tahapannya baru memasuki prakualifikasi, belum pada tahapan tender. Makanya patut dipertanyakan ketika ada hearing. “Mungkin ada apa-apanya sehingga Komisi C mulai memanggil hearing para pejabat teknis ini,” duga Tampi.
Sedikit berdiplomasi, Tampi kemudian mengungkapkan ka-lau ada sejumlah legislator yang masih dekat dengan urusan proyek. Maksudnya, lanjut Tampi, sejumlah legislator di-ketahuinya masih ‘memiliki’ perusahaan. Kalaupun tidak, pasti perusahaan yang sebe-lumnya milik oknum legislator, telah dialihkan kepemimpinan-nya pada sang istri atau keluar-ga dekat lainnya. “Jadi wajar ketika berhembus dugaan bah-wa hearing yang akan di-lakukan legislatif, tidak murni untuk kepentingan publik,” tandasnya.
Senada diungkapkan personel Dewan Reformasi Pembangu-nan Kota Tomohon, Danny Tu-lar. Kepada harian ini, Tular merasa tak yakin kalau tuntut-an hearing legislatif benar-benar jauh dari usaha bargaining. “Mengapa, karena seharusnya hearing dilakukan setelah pro-ses tender selesai. Artinya, kalau ada pemenang tender yang di-anggap tidak memenuhi persya-ratan, barulah diundang di-panggil legislatif untuk meminta penjelasan. Tapi kalau hearing dilakukan sekarang, pasti ada apa-apanya,” tegas lelaki yang akrab disapa Kobis ini.
Secara terpisah, personel Ko-misi C, Ir JWT Lengkey, serta-merta langsung menampik du-gaan para aktivis ini. “Saya tidak ada bargaining apapun. Saya hanya ingin memperta-hankan aturan saja agar tidak terjadi kebocoran uang negara hingga 40 persen. Tapi bila ada indikasi seperti itu, sampaikan saja dalam hearing terbuka nanti, karena LSM juga bisa hadir,” tandas Lengkey seraya meminta Sekdakot Tomohon untuk menghadirkan Dinas PUP dan Dinas Pertanian, Pe-ternakan, Perkebunan dan Per-ikanan, dalam hearing yang akan dimulai pukul 10.00 WITA, Jumat (21/04).(dav)