BELAKANGAN mulai menggejala adanya sifat ‘kumabal’ dari segelintir eksekutif di kabupaten/kota di Sulut terhadap panggilan hearing (dengar pendapat) yang diajukan lembaga legislatif. Adakah kewibawaan para wakil rakyat sudah meluntur di mata eksekutif? Ataukah ini sebuah ‘pelecehan’ politik? 

Lebih dua pekan terakhir ini, mungkin menjadi masa paling menyakitkan bagi kalangan legislatif di Kabupaten Mina-hasa Selatan (Minsel). Betapa tidak, seorang Drs Meiki Oni-bala yang adalah Kepala Ba-dan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah untuk ketiga ka-linya ‘tidak berhasil dihadir-kan’ untuk mengadakan de-ngar pendapat seputar dugaan penyimpangan dalam pene-rimaan CPNS di daerah itu.
Sejumlah anggota Dekab Minsel pun menyatakan keke-salan karena merasa seolah ‘dilecehkan’ Onibala. “Ekseku-tif lebih khususnya Kepala BKD Minsel Drs Meiki Onibala telah melecehkan institusi de-wan. Untuk itu saya minta te-man-teman dewan untuk me-ngambil sikap tegas terhadap jabatan Onibala. Kalau bisa kita buat rekomendasi ke bu-pati untuk menggantikan jabatan Onibala sebagai Ke-pala BKD Minsel. Jadi jangan hanya karena Onibala, citra Pemkab Minsel akan dipan-dang buruk,” tukas personil Fraksi PDIP Boy Tumiwa BSc.
Sikap itu didukung rekan-re-kannya seperti Jeferson Run-tuwene dan Rommy Pondaag SH MH, juga Ketua Fraksi PDS, Harvey Tewal SH dan anggota Johanes Jangin SE, personil Fraksi Partai Golkar masing-masing Andris Mano-po, Ventje Golung dan Ventje Ohi. Namun ada juga yang tak begitu ‘bergeming’ seperti jajaran Fraksi Mapalus di bawah komando Simon Ottay dengan memilih walk out da-lam rapat yang digelar untuk itu. Baik Ottay maupun ang-gotanya J. Kojoh dilaporkan memilih tak mau berpolemik soal pelaksanaan hearing. Namun anggotanya yang lain, Hendra Pelle mendukung sikap Tumiwa secara pribadi.
Rapat fraksi-fraksi di ruang rapat paripurna yang hanya dihadiri tiga Fraksi yakni F-PG, F-PDIP dan F-PDS akhirnya mengeluarkan keputusan ‘mengalah sekali lagi’. Namun mereka tetap kembali melayangkan surat kepada pihak eksekutif. Bidikannya untuk diundang hadir tak lagi hanya Onibala tapi surat itu juga dilayangkan kepada Sekdakab Minsel se-bagai ketua panitia penjari-ngan CPNS Minsel, Drs Budi Tujuwale. Jadwal baru hearing ditetapkan Jumat (21/04) ini.
Sebenarnya, ada apa dengan Onibala? Saat dikonfirmasi baru-baru ini, dia me-nyatakan, soal hearing tak sela-manya harus di-hadirinya. Sebab menurutnya bila ia berhalangan masih ada tim yang bisa mem-berikan klarifikasi. Dilaporkan, mantan sekretaris BKD Sulut ini masih se-dang mengikuti Diklat analisis kepegawaian di luar daerah.
Yang pasti, gara-gara tak hadir, sempat menga-pung usulan agar De-wan menggunakan hak angketnya. “Ka-lau Onibala tetap menghindar, ter-paksa kami akan menggunakan hak angket,” kata Ketua Komisi A Andris Ma-nopo, Selasa (18/04). Maka, diprediksi he-aring nanti pasti bakal rame!
(landy)