`
Guna mengedepankan transparasi dan akuntabilitas publik serta mewujudkan clean government dan good governance, anggota Komisi XI DPR RI akan melakukan pertemuan dengan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah ini.
Anggota Komisi XI Olly Don-dokambey SE kepada Komentar kemarin menyatakan, perte-muan itu sebagai bagian dari upaya transparasi dan akun-tabilitas. “Karena lewat per-temuan itulah, kita akan mela-kukan dialog, sejauh mana peran masing-masing lembaga bisa terlaksana sebagaimana yang seharusnya,” tukas per-sonel Fraksi PDIP DPR RI utusan Sulut ini.
Dalam kaitan itu pula, lanjut Dondokambey, pihaknya ingin melihat langsung kondisi yang ada. “Sebab tak jarang muncul diberbagai media, di mana baik BPKP maupun BPK seakan-akan sudah mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan. Pada hal tugas-tugas ini me-rupakan kewenangan lembaga lain,” kata Olly.
“Karena itulah, maka sangat perlu dilakukan pertemuan secara langsung dengan pim-pinan kedua lembaga ini, se-hingga kedepan tidak ada lagi cerita yang muncul di ma-syarakat, di mana BPK dan BPKP telah mengambil alih fungsi lembaga lain, khusus-nya yang ada di Sulut ini,” kata bendahara DPD PDIP Sulut ini.(ran)