KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Pakaian adat Minahasa yang digunakan pengunjukrasa asal Sulut, ikut mewarnai karnaval menentang RUU APP (aksi por-nografi dan pornoaksi) di Jakarta, Sabtu (22/04) lalu. Sayangnya, demo yang diikuti perwakilan massa se-nasional ini, dinodai aksi pamer payudara yang dilakukan sekelompok waria. 

Meski tergolong laki-laki, tapi (maaf) payudara yang diper-tontonkan kalangan bencong ini mirip wanita betulan, ka-rena diduga sudah disuntik si-likon. Aksi ‘kotor’ ini dilakukan massa yang berkumpul di mobil tronton, tempat panggung didi-rikan di pojok kawasan Bunda-ran HI, Jakarta, Sabtu (22/04) itu. Mereka awalnya tampak mengenakan pakaian serba seksi. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengangkat pa-kaiannya ke atas dan me-mamerkan buah dada. 
Pemamer payudara ini tam-pak melakukannya dengan sukacita. Teman-teman satu kelompoknya juga tampak ter-tawa-tawa. Dilihat dari tam-pangnya, tampaknya mereka bukan dari kalangan perem-puan, tapi dari kalangan laki-laki berpembawaan wanita. 
Aksi demo menolak RUU APP ini sendiri dinamai Karnaval Budaya Bhinneka Tunggal Ika yang diikuti ribuan orang, termasuk delegasi Sulut yang mengenakan pakaian adat Minahasa. Atas adanya ‘pame-ran’ payudara, panitia karnaval sendiri mengaku tidak menge-tahuinya. 
“Saya tidak tahu,” kata Steer-ing Committee Karnaval Buda-ya Bhinneka Tunggal Ika, Ratna Sarumpaet, saat dihubungi. Ratna tidak mau berkomentar lebih banyak mengenai hal ini, termasuk saat ditanya apakah aksi yang dilakukan sekelom-pok waria itu mengotori aksi damai menolak RUU Anti Por-nografi dan Pornoaksi (APP). 
Ratna lebih cenderung mengo-mentari bahwa para waria perlu didekati dengan pendekatan lain. “Ini menjadi subkultur. Jumlah mereka cukup besar, dan ada di mana-mana. Bisa jadi itu bukan menjadi pilihan mereka,” kata Ratna. Karena itu, tidak layak menyalahkan para waria itu. 
Selanjutnya Ratna meminta semua pihak melihat lebih lebar aksi karnaval ini. “Kan yang ikut tidak hanya kelompok mereka (waria). Banyak wanita berjilbab yang ikut aksi tadi,” tutur Ratna. Di sisi lain, Ratna menyesalkan sikap Front Pem-bela Islam (FPI) yang mengha-dang ratusan santri di Jawa Timur, sehingga batal ikut kar-naval. “Harusnya ada 500 san-tri dari Pamekasan yang berga-bung. Tapi, karena dihadang FPI, mereka pun batal,” kata dia. 
Ketua Dewan Kesenian Jakar-ta (DKJ) ini juga mendengar informasi bahwa FPI di Jakarta juga menghadang mobil-mobil yang dikendarai masyarakat yang akan ikut karnaval. Na-mun, Ratna tidak mengetahui di mana tepatnya penghada-ngan itu dilakukan. 
Sementara itu, delegasi Sulut yang bergabung dalam karna-val, di antaranya Mieke Nangka SH (anggota DPRD Sulut), Novita Umboh SH (KNPI Sulut), Fanly Solang (GMNI Manado), Wehelmina Rumawas dan Rosita Manua (KNPI Manado) Viktor Lolowang (KSBSI) dan Astrid Simboh (artis), menggu-nakan atribut khas Minahasa, yakni pakaian adat daerah ini.
Sebelum berorasi dan pemen-tasan seni serta pembacaan pernyataan sikap di Bundaran HI, urai Wakil Sekretaris KNPI Sulut Novita Umboh SH via ponsel, aksi dimulai dari tugu Monas. Aksi diikuti oleh sekitar enam ribu peserta dari berbagai daerah dan kalangan yang didominasi oleh budayawan, ar-tis, LSM dan komponen lainnya. Artis yang tampil antaranya Rima Melati, Inul Daratista, Oneng Pitaloka. Ditegaskan da-lam demo bahwa UU APP ada-lah produk penghancur bu-daya. 
Karena dengan pemberlaku-kan aturan tersebut maka akan mengarah kepada upaya me-nyatukan atau penyeragaman budaya. “Saat aksi, delegasi Su-lut menggunakan pakaian adat Minahasa. Begitu juga daerah lain menampilkan masing-ma-sing kebudayaan mereka,” ujar Umboh menjawab Komentar sambil mengatakan meskipun delegasi Sulut tahu di Jakarta aksi tersebut sangat beresiko, tapi karena berjalan di arah kebenaran dan keadilan, mere-ka tak takut untuk menginap di Kantor Perwakilan Sulut di kawasan Cempaka Putih.
Sementara itu, salah satu per-sonel delegasi yang bertindak sebagai orator Fanly Solang mengatakan, kehadiran mereka di Jakarta untuk menunjukan kepada masyarakat Indonesia bahwa secara nasional UU APP sangat ditentang oleh berbagai kalangan. 
“Kami tahu secara kuantitas gerakan kami ini ter-bilang sedikit untuk menggam-barkan sebagai kelompok penen-tang. Tapi kami yakin dan perca-ya sikap kami mewakili kualitas demokrasi,” tandas Ketua DPC GMNI Manado ini.(tru/zal)