BELAKANGAN mulai menggejala adanya sifat ‘kumabal’ dari segelintir eksekutif di kabupaten/kota di Sulut terhadap panggilan hearing (dengar pendapat) yang diajukan lembaga legislatif. Adakah kewibawaan para wakil rakyat sudah meluntur di mata eksekutif? Ataukah ini sebuah ‘pelecehan’ politik? Berikut lanjutan laporannya.

Selain di Minsel, di Kota To-mohon, Komisi C Dewan se-tempat juga mengalami ‘gagal hearing’ dengan cukup me-nyakitkan. Rencana semula, legislatif mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Pertam-bangan (PUP) mengadakan dengar pendapat Selasa 18 April lalu. Nyatanya, instansi pimpinan Ir Joike Karouw sama sekali tak tampak ba-tang hidungnya.
Kenyataan itu membuat pihak Komisi C bereaksi ke-ras. Dinas PUP dinilai telah melanggar UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPRD. Sebab da-lam UU itu disebutkan, pe-merintah harus memenuhi panggilan legislatif untuk memberikan penjelasan se-putar kegiatan dalam APBD. “Ini bukan hanya pelecehan saja tetapi sudah melanggar aturan,” tandas personil Komisi C, Ir JWT Lengkey.
Bahkan, Wakil Ketua Dekot Tomohon, Ir Miky JL Wenur juga sempat kesal meski akhirnya masih memberi toleransi. “Kita masih akan mengundang mereka. Tapi kalau tidak diperhatikan, kita akan menyerahkannya ke proses hukum,” tegas Wenur didampingi Ketua Komisi C, Johny Sumolang, dan perso-nel komisi lainnya seperti Lengkey, Andy Sengkey dan Renata Ticonuwu STh. Un-dangan baru pun dilayang-kan. Rencana hearing ditetap-kan Jumat, 21 April 2006. Ketika itu, Ir Joike Karouw, yang dikonfirmasi hanya menjawab singkat. “Kita nda dapa undangan,” katanya.
Hanya berselang sehari, Komisi C yang mengundang Dinas Kesehatan dan Kese-jahteraan Sosial (Dinkeskes-sos) setempat untuk hearing Rabu (19/04), juga gagal. Kepala Dinkeskessos Kota To-mohon, dr Herman Simanjun-tak, ketika dikonfirmasi ha-nya berkomentar singkat. “Nda dapa undangan, bagi-mana bisa hadir,” tandasnya.
Tentu saja dua kenyataan ini membuat jajaran Komisi C gelisah. Ada apa ini? Sekre-taris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon, Drs Johny JP Mam-bu SH Msi pun jadi sasaran ‘tembak’ Diduga, Mambu tak meneruskan undangan yang dikirim Komisi C. Benar saja, ketika dikonfirmasi, Mambu menjelaskan, surat undangan sebetulnya memang sudah diterimanya. Lantas? Kata-nya, undangan itu secara ti-dak sengaja tertumpuk de-ngan sejumlah surat penting yang masuk dimejanya. 
Undangan ini baru dilihat-nya lagi saat hari pelaksa-naan hearing. Makanya, instansi yang dimaksud Ko-misi C tidak sempat menerima undangan. “Yang pasti ini tidak disengaja,” ujar Mambu berkelit, bahkan balik me-nyarankan agar legislatif melakukan hearing pada mo-men yang tepat, saat ekse-kutif tidak sibuk dengan tugas dan pekerjaannya.
Belakangan, unda-ngan kedua ternyata juga tak membuahkan hasil. Buktinya, hearing yang direncanakan Jumat (21/04) akhirnya gagal. Dinas PUP menampik dengan yang disampaikan lewat surat resmi, ka-rena ada pe-kerjaan pen-ting yang tak bisa diting-galkan, bukan lagi lantaran tak ada unda-ngan. Itu saja.
Gagalnya hearing tentu saja mengundang apre-siasi, tak terkecuali dugaan adanya ‘sesuatu’ di lingku-ngan dinas terundang. Kare-na itu anggota Komisi C su-dah mewanti-wanti, jika di-temukan ada kejanggalan atau terjadi pelanggaran ter-hadap aturan dalam menge-lola proyek, Komisi C tak akan segan-segan merekomen-dasikan pengulangan proses tender. “Ini juga berlaku un-tuk dinas lain yang mengelola proyek,” tandas Ir JWT Leng-key dan Johny Sumolang. Benarkah? Kita tunggu!(*)