Bantuan sekitar Rp 2,3 miliar yang dikhususkan bagi pembangunan 45 unit rumah bagi keluarga korban bencana di Desa Lelema dan Tangkunei, Kecamatan Tumpaan, terancam mubazir. Pasalnya, hingga saat ini pembangunan 45 unit rumah tersebut belum selesai bahkan tak bisa diteruskan akibat adanya komplain warga setempat. 
Bantuan dana bencana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat lewat Dinas Sosial Sulut itu akhirnya mulai mendapat pertanyaan warga Minsel. Me-nurut warga, kalau setahu me-reka dana yang terealisasi su-dah mencapai Rp 2,3 M, namun pada kenyataannya pembangu-nan perumahan 45 unit terse-but diduga baru berkisar Rp 1,3 M. 
Akan hal itu, warga memper-tanyakan sisa anggaran dana bantuan tadi, apakah ditilep oleh oknum pejabat di Minsel, oknum di Dinsos Sulut, atau bahkan oleh kontraktor yang menerimanya.
Menurut tokoh pemuda Min-sel, Alex H Pantouw, selaku warga Minsel yang terus me-mantau kucuran dana bantu-an pemerintah pusat, pihak-nya sangat mencurigai adanya ketidakberesan dari proyek pembangunan 45 unit rumah tadi. Pasalnya, meski bencana alam banjir bandang yang ter-jadi hampir satu tahun lama-nya, namun pada kenyataan nya para keluarga korban ben-cana waktu lalu terus ‘berte-riak’ meminta hak mereka ka-rena belum diperhatikan pe-merintah setempat khususnya Pemkab Minsel. 
Wakil Bupati Minsel, Ventje Tuela SSos, ketika dimintai ke-terangannya mengatakan, Pemkab Minsel dalam me-realisasikan program pemba-ngunan 45 unit rumah benca-na alam tersebut hanya seba-tas menyediakan lahan, dan telah melakukan pekerjaan awal yakni penggusuran dan pembebasan lahan. Sehingga tentunya, lanjut Tuela, untuk lokasi perumahan semuanya telah diibahkan ke Pemkab Minsel, meski mengenai pe-kerjaannya semua itu merupa-kan wewenang pemerintah propinsi, karena dana tersebut tersalur lewat Dinsos Sulut.
Sementara itu, Hong Rume-ngan selaku kontraktor pem-bangunan 45 unit rumah ter-sebut ketika dihubungi warta-wan mengaku, pekerjaan yang dilakukan oleh pihaknya yakni CV Sarana Sirmon Sejati, tidak ada halangan dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. 
Namun mengenai dua unit perumahan di lokasi tersebut, yang diketahui masih ada komplain oleh pemilik tanah, menurut Hong, karena mereka bersikeras bahwa tanah terse-but adalah milik mereka. “Se-dangkan empat perumahan yang dikerjakan di Desa Tang-kuney, sementara dalam taraf pengerjaan,” ujar Hong.(pen)