KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Gubernur Sulut Drs SH Sa-rundajang (SHS) mengata-kan, kontribusi PAD (Penda-
patan Asli Daerah) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, untuk PAD 2007 mendatang, orang nomor satu di Pemprop Sulut ini ‘berani’ menargetkan kenai-kan PAD sebesar Rp 35 miliar lebih dari PAD tahun 2006.
Seperti diketahui, target PAD Pemprop Sulut tahun 2006 berkisar pada Rp184 miliar le-bih, sedangkan di tahun 2007 mendatang, Sulut mematok pada angka Rp219 miliar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 15 persen. Sarundajang dalam nota pengantar keua-ngan RAPBD 2007 di DPRD Sulut kemarin (05/12) menje-laskan, target PAD 2007 ini me-liputi pemasukan dari Pajak Da-erah sebesar Rp158 miliar lebih, Retribusi Daerah Rp5,1 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebe-sar Rp21,2 miliar dan penda-patan asli daerah lain-lain ber-kisar Rp34 miliar lebih. 
Diakui Sarundajang, peneri-maan pajak daerah masih di-dominasi oleh Pajak Kenda-raan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermo-tor (BBN-KB). ‘’Besarnya dana yang dihimpun melalui pajak ini mengindikasikan terjadi peningkatan daya beli ma-syarakat, terutama di bidang alat transportasi kendaraan bermotor, baik untuk kebutu-han maupun usaha.’’ 
Di sisi lain, terkait menurun-nya target dari retribusi daerah dibanding 2006, menurut Sa-rundajang, salah satu faktornya disebabkan oleh dibatalkannya sejumlah retribusi daerah yang merupakan penerimaan utama Propinsi Sulut. 
Gubernur juga menjelaskan, dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan DAU, mengalami kenaikkan, sehingga secara keseluruhan total RAPBD Sulut 2007 naik menjadi Rp715.275.597.250 atau naik 13 persen dibanding APBD 2006 yang ‘hanya’ Rp617.696.447.250. ‘’Terjadi peningkatan sebesar Rp97,5 miliar,’’ ungkap Sarundajang. 
Pada pengantar nota keua-ngan tersebut, gubernur mene-gaskan, pembahasan RAPBD 2007 kali ini merupakan sebuah babakan baru dalam sejarah pengelolaan keuangan daerah. Soalnya baru kali ini pengajuan dan pembahasan RAPBD dila-kukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. 
Apalagi proses penyusunan-nya telah diawali sejak perte-ngahan tahun 2006 yang me-lalui dua kesepakatan yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) 2007. Hal ini membuktikan keseriusan jajaran eksekutif bersama dewan untuk bersikap pro aktif dan antisipatif untuk menjadikan APBD benar-be-nar sebagai urat nadi pem-bangunan daerah.
Pada kesempatan itu, saat paripurna dimulai, Ketua Fraksi Partai Golkar Arie Pu-rukan BA sempat melakukan interupsi soal jadwal pemba-hasan. Dinilainya, dengan waktu yang ada, maka hampir tak masuk akal rampung tanggal 22 Desember. Soalnya akan ada agenda studi ban-ding, masa reses, dan liburan Natal pada bulan Desember ini. Sehingga Purukan meminta agar jadwal perlu ditetapkan dalam rapat paripurna.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sulut Drs Syachrial Da-mopolii mengatakan, jika waktu tidak cukup, maka pimpinan dewan akan mengambil keputu-san untuk merubah jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Musya-warah (Panmus). “Saya yakin kalau kita semua serius dan pro aktif, maka pembahasan akan tepat waktu,” ujar Damo-polii.(tru)