Pemerintah Kota Manado terkesan tak serius menyikapi masalah prostitusi di Kota Tinutuan ini. Salah satu in-dikasinya adalah minimnya anggaran penanganan Wanita Tuna Susila (WTS) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Besaran anggaran yang diu-sulkan eksekutif untuk pena-nganan WTS ini hanya senilai Rp 95 juta. Tak heran bila mi-nimnya anggaran ini menda-pat tanggapan Dekot Manado, sebagaimana dikatakan Ketua Komisi D, Amir Liputo. Menu-rutnya, anggaran penanganan WTS ini perlu ditambah me-ngingat untuk mengatasi per-soalan prostitusi tak semudah membalik telapak tangan, se-hubungan populasi WTS se-makin membengkak dari ta-hun ke tahun. 
Dijelaskan Liputo, persoalan prostitusi merupakan bias dari kota berkembang khu-susnya kota pariwisata. Karena itu, pemkot harusnya melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir per-soalan ini, salah satunya de-ngan alokasi anggaran yang memadai. Di tempat terpisah Walikota Manado, Jimmy Rimba Rogi mengakui bahwa menjamurnya prostitusi di Kota Manado adalah fenome-na yang terjadi pada sebuah kota besar. Bahkan ia me-ngakui bahwa sarang pe-nularan virus HIV di Sulut ada di Kota Manado. 
Sementara itu data yang ber-hasil dirangkum Komentar dari Dinas Sosial Manado, jumlah pekerja seks komersial di Kota Tinutuan ini sudah mencapai ratusan orang. Meningkatnya pekerja seks komersial di kota ini sudah terlihat sebab Kota Manado banyak melahirkan tempat hiburan malam yang berfungsi ganda.(ran)