|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Sarundajang bicara soal nepotisme dan bisnis anaknya
‘’Mobil Ford Bukan Proyek Pemerintah’’
|
KETIKA menggelar jumpa pers di sela-sela acara Ming-guan meninggalnya (alm) Dra Jeiny Sarundajang di Kawang-koan, Minggu (10/12) kema-rin, Gubernur Drs SH Sarun-dajang turut ditanyai soal isu nepotisme dan bisnis mobil (Ford) salah satu putranya.
Mimik orang nomor satu Pemprop Sulut ini sempat ber-ubah ketika menjawab per-tanyaan yang tak terduga ter-sebut. Bahkan nadanya sem-pat meninggi. Meski begitu, gubernur pilihan rakyat Sulut ini tetap memberikan penje-lasan terkait isu miring tersebut.
Sarundajang secara tegas membantah kalau dirinya telah menerapkan nepotisme dalam setahun lebih kepe-mimpinannya di Bumi Nyiur Melambai ini. Soal jalan pro-pinsi yang dipertanyakan warga Minahasa karena di-duga hanya memprioritaskan pada proyek ruas jalur Ka-wangkoan saja, sedangkan ja-lur Desa Walewangko-Noo-ngan (Kecamatan Langowan Barat) tidak, ditegaskan Sa-rundajang bahwa itu adalah Jalan Kabupaten sehingga itu menjadi wewenang Pemkab Minahasa.
Namun ketika disebutkan bahwa itu jalan propinsi, Sa-rundajang mengatakan akan segera memintanya diper-baiki. Sedangkan mengenai bisnis anaknya, Sarundajang mengatakan bahwa itu tidak kaitannya sama sekali dengan fasilitas pemerintah. Bisnis mobil Ford itu, tegasnya, bu-kan proyek pemerintah. Ia ke-mudian menceritakan latar belakang keterlibatan anak-nya Ivan Sarundajang dalam bisnis mobil buatan Amerika tersebut.
Dikatakannya, anaknya Ivan memang sudah lama ingin bekerja di perusahaan tersebut. Dan itu terjadi se-belum dirinya menjadi Guber-nur Sulut. “Karena anak saya juga ingin hidup dan cari makan, jadi ia kemudian ter-jun dalam bisnis mobil terse-but,” ujarnya.
Ia menegaskan, distibusi mobil Ford bukan proyek pe-merintah daerah. Karena se-belum ia menjadi gubernur, ia memang sudah berjanji untuk tidak akan melibatkan anak-anaknya dalam proyek-pro-yek yang dikelola oleh peme-rintah daerah.
“Padahal sebetulnya meru-pakan hak asasi manusia un-tuk menjalankan bisnis. Se-bab kalau kita lihat, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun pu-nya bisnis mobil dan bisnis lainnya. Tapi saya sudah te-gaskan saya tidak ingin ke-luarga saya terlibat dalam proyek-proyek daerah,” ujar-nya lagi.
Ia juga menambahkan, dalam pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat pro-pinsi Sulut, ia memberikan warning kepada mereka agar tidak melibatkan keluarga-nya. “Sebab, kalau sampai sa-ya ketahui ada kepala dinas atau pejabat siapapun dia yang melibatkan keluarga sa-ya, akan saya tindak,” tutur-nya seraya mengharapkan para wartawan untuk meng-counter isu nepotisme terse-but. Karena ia selalu mene-gaskan anti KKN.
Sarundajang juga kembali menegaskan bahwa ia ingin membangun Sulut tanpa korupsi. “Jadi kalau ada te-muan tentang korupsi, sila0-kan laporkan kepada saya. Asal jangan fitnah. Kalau ter-bukti ada pejabat yang mela-kukan korupsi saya akan tindaki.”
SOAL JALAN
Pada bagian lain, Kadis Kimpraswil Sulut Ir Roy Roring ketika dihubungi lewat telepon menjelaskan, soal jalan pada jalur Walewangko-Noongan yang masuk pada ruas Lango-wan-Ratahan bukannya tidak dibangun. Cuma saja ada sedi-kit keterlambatan karena ke-lalaian kontraktor. ‘’Ruas jalan itu sudah ditenderkan lewat APBD 2006 dan kini tinggal dilaksanakan saja,’’ ungkap Roring. Dia juga menjelaskan, jalan propinsi se-Sulut yang panjangnya mencapai 740 km memang kesulitan sumber dana sejak tidak ada lagi dana bantuan penanganan jalan propinsi (BPJP).
Berikut, karena masih mi-nimnya dana APBD sedang-kan jalan propinsi banyak, sehingga gubernur dan wagub telah mengupayakan terobo-san melalui dana APBN lain dan itu berhasil dilakukan se-jak tahun anggaran 2005/06. Buktinya, jalan gunung potong berhasil diperbaiki lewat APBN.
Sedangkan untuk 2007 nanti, pembuatan jalan pro-pinsi tidak bisa lagi lewat APBN melainkan harus melalui APBD. ‘’Ini akan disiasati lewat dana penyesuaian nantinya.’’ (jef/rik)
|
|