KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Freddy Numberi ketika berkunjung ke Manado kemarin (07/12), secara blak-blakkan mengatakan, bahwa warga SaTal kerap dimanfaatkan Filipina demi kepentingan politik negara tersebut. 

“Saya tegaskan Filipina banyak otaknya. Sampai-sampai demi kepen-tingan politik mereka, komu-nitas masyarakat Indonesia secara khusus masyarakat SaTal dijadikan tameng. Ini sangat-sangat disayangkan,” ungkapnya ketika diwawan-carai wartawan di Hotel Gran Puri, Manado.
Dijelaskannya, kerja sama antara Filipina dan Indonesia sudah lama berakhir, sehing-ga tidak ada alasan bagi Fili-pina untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, khu-susnya di daerah perbatasan. Tapi demi mempertahakan eksistensinya supaya leluasa menangkap ikan di perairan Indonesia khususnya di dae-rah perbatasan, mereka me-lakukan bargaining politik yang sangat merugikan In-donesia. 
“Kerjasama kita dengan Fi-lipina sebenarnya sudah secara resmi berakhir. Tapi mereka memaksakan untuk bekerjasama dengan kita, dan jika kita tolak maka mereka mengancam akan memu-langkan orang-orang Indo-nesia, khususnya masya-rakat SaTal yang selama ini bekerja dengan mereka,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, Fili-pina juga mengandalkan ker-jasama tradisional yang se-lama ini terbina dengan ma-syarakat SaTal. Dengan cara ini mereka sepertinya punya alasan kuat untuk tetap me-nangkap ikan di perairan Indonesia, sekalipun secara resmi kerja sama itu telah berakhir.
“Ini benar-benar sangat di-sayangkan, dan bila dibiarkan terus maka industri yang kita miliki akan mati dan kita akan jatuh miskin. Makanya harus kita berantas,” ujar-nya.
Karena itu, cara yang harus ditempuh adalah dengan membangun kerja sama bilateral melalui departemen luar negeri. Artinya, komit-men politik kita tetap mem-persilakan kapal mereka masuk ke perairan Indonesia, asalkan hasil tangkapan ikannya dibawa ke Indonesia sehingga memberikan kontri-busi yang besar bagi negara. 
“Dengan kata lain ada keten-tuan yang kita buat terhadap kapal-kapal asing yang ma-suk ke perairan kita dan me-lakukan penangkapan ikan. Ketentuan itu adalah harus ada kontribusi atau keun-tungan yang besar untuk ki-ta,” paparnya. 
Selain itu, lanjut Numberi, saat ini pemerintah sedang menelorkan sebuah gagasan yakni menangkap ikan secara bertanggung jawab. Dan untuk ini pula, dirinya meng-harapkan agar gubernur Sulut dapat melakukan ker-jasama dengan gubernur-gubernur di negara lain yang nelayannya menangkap ikan di Sulut.
“Banyak negara yang alergi kalau kita mengajak mereka bicara soal illegal fishing. Ma-kanya lahirlah gagasan baru yang sedang dipersiapkan yakni penangkapan yang ber-tanggungjawab,” tukasnya.
Pada kesempatan tersebut, Numberi juga menyoroti soal rumpon di Sulut. Menurut-nya, banyak perusahan yang tidak secara teratur mengatur rumponnya di perairan. “Ba-nyak rumpon di Sulut yang tidak dilakukan secara ter-atur. Ini harus ditata kembali supaya hasilnya mengun-tungkan Sulut,” pintanya.
PELABUHAN 
Pada bagian lain, Numberi menegaskan soal status Pela-buhan Bitung. Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar Pela-buhan Bitung akan dijadikan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera.
“Di Indonesia ada 8 pelabu-han yang akan dijadikan pe-labuhan perikanan samudera dan salah satunya adalah Pelabuhan Bitung. Dan kami sedang mengupayakan hal ini. Harapan kami mudah-mudahan kawasan ini dapat dikelola secara baik,’ jelas-nya.(imo)