KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

 
Kebijakan Presiden SBY yang akan melarang para pe-jabat berpoligami, dikritisi Aa Gymnastiar (Aa Gym). Ustad kondang yang baru saja me-nikah kedua kalinya ini me-minta, agar pemerintah tidak melarang hal-hal yang diha-lalkan terkait dengan rencana merevisi PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Larangan PNS Berpoligami. 
“Tertibkan dulu pelacuran, perzinahan yang masih ba-nyak di negeri ini,” kata Aa Gym saat berceramah di Masjid Ra-ya Batam, Jateng, Rabu (06/12) lalu. Meski begitu, dia tidak menolak dengan peraturan pemerintah yang sifatnya menertibkan. Namun dirinya meminta harus jelas apa yang ditertibkan. Menurutnya, poligami dibolehkan dengan syarat yang berat. Sebab dia sendiri tidak menganjurkan jemaahnya untuk beristeri lebih dari satu. “Kalau tidak ada ilmunya, lebih baik ja-ngan,” katanya.
Secara terpisah, Presiden SBY mengingatkan agar aturan dalam agama tidak selalu dijadikan pembenar untuk menggampangkan poligami. Agama justru mensyaratkan banyak hal yang wajib dipenuhi sebelum melakukan poligami.
“Kalaupun dikaitkan dengan agama, kaitkan dengan pema-haman ajaran yang benar,” kata Presiden dalam peringatan HUT ke-7, Dharma Wanita Persatuan di Sasono Langen Budoyo Ta-man Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (07/12).
Menurut presiden, persyara-tan dalam agama itulah yang dijadikan landasan oleh negara mengeluarkan produk hukum yang mengatur prosedur perni-kahan bagi aparat pemerintah dan masyarakat, yaitu UU No-mor 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan, PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990. Dia meminta seluruh aparat dan pemerintahan termasuk para istri untuk membaca kembali dan me-mahami aturan-aturan yang masih berlaku. 
“Sudah baca PP 10 dan 45? Baca kembali. Bahwa harus dilakukan revisi, itu perma-salahan kedua. Yang penting saat ini, kembali ke UU,” kata SBY seperti dilansir detik.com.
Sementara itu, Ketum PB NU, Hamzah Haz ikut angkat bicara soal kebijakan Presiden SBY. Hamzah meminta agar SBY tidak sok moralis. 
“Biarlah (masalah poligami) berjalan secara natural dan demokratis saja. Bagi yang telah merasa hidup tenang dengan monogami, ya, pilih monogami. Dan bagi yang lebih tenang berpoligami, jangan sekali-kali dilarang,” tandas Hasyim. 
Kiai NU yang pernah menjadi calon wakil presiden dari PDIP itu melihat, justru yang harus dilarang adalah perilaku kenakalan maupun kelainan seksual. Jadi, katanya, peme-rintah tidak perlu mengubah substansinya, cukup penga-turan teknis saja. “Jangan kita mengharamkan yang dihalal-kan Allah dengan bergaya sok bersih dan moralis karena itu sebuah ‘kepalsuan’. Apalagi ka-lau niatnya itu untuk kampa-nye,” sindir Hasyim atas ren-cana pemerintah yang akan merevisi PP 45/1990 tentang Aturan Poligami.(hgc/dtc/rmc)