|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
PMA Nol Besar,
Gubernur Heran
|
Tidak adanya realisasi Pe-nanaman Modal asing (PMA) di tahun 2006 di Sulut, me-nimbulkan keheranan Guber-nur Sulut Drs SH Sarunda-jang. Gubernur pertama pi-lihan rakyat Sulut ini mengaku
tak tahu-menahu dan tidak mengerti terhadap kondisi investasi PMA yang masih ‘nol besar’ tersebut.
Ketika dicegat koran ini seusai menghadiri rapat paripurna penetapan 20 peraturan daerah Propinsi Sulut di Kantor DPRD Sulut, Selasa (12/12) kemarin, mimik orang nomor satu di Sulut tersebut sempat berubah ketika disodorkan soal kondisi investasi PMA tersebut.
Terbukti, mendengar perta-nyaan tersebut gubernur ha-nya mengatakan kalau diri-nya tak mengerti dan tak tahu soal terpuruknya kondisi rea-lisasi investasi PMA tersebut. “Masa tidak ada investasi yang terealisasi? Saya tidak mengerti dengan hal itu. Saya sama sekali tidak tahu,” ungkapnya datar.
Sikap yang sama juga ditun-jukan mantan Penjabat Gu-bernur Maluku dan Maluku Utara ini ketika dikatakan listrik menjadi salah satu pe-nyebab mandulnya realisasi PMA tahun 2006. Dirinya tidak lantas mengiakan hal tersebut atau pun memban-tahnya. Namun demikian, mantan Irjen Depdagri ini me-nyatakan hasil yang akan di-peroleh setelah dilakukannya sejumlah terobosan penting.
“Masalah listrik akan dapat tertangani pada pertengahan tahun 2007 nanti. Pada saat ini Sulut akan ketambahan 37 MW di Poigar, 15 MW dari aset hibah PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan 20 MW dari Lahendong. Jika ini benar-benar terealisasi hingga perte-ngahan tahun depan maka se-muanya akan teratasi, terma-suk masalah investasi,” jelas-nya.
Di tempat terpisah, penga-mat ekonomi Sulut Jack Pare-ra mengungkapkan, tidak te-realisasinya investasi PMA tersebut merupakan fenome-na yang tidak hanya terjadi di Sulut, tetapi juga nasional.
“Dan memang untuk Sulut, listrik benar-benar menjadi kendalanya. Selain itu, juga dikarenakan daerah Sulut yang kecil sehingga hanya dimanfaatkan untuk investasi di bidang pariwisata dan per-ikanan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, masa-lah pungutan yang terlalu tin-ggi terhadap para pengusaha disertai birokrasi yang ber-belit-belit juga menjadi ken-dala sehingga terjadinya kon-disi yang memprihatinkan ter-sebut. “Untuk mengatasi hal ini maka yang terpenting dila-kukan gubernur adalah me-ngendalikan APBD untuk hal-hal yang penting diantaranya untuk menciptakan lapangan kerja,” paparnya.
Parera juga meminta guber-nur untuk berani mengeluar-kan kebijakan menghapus anggaran untuk kegiatan studi banding pimpinan dan anggota DPRD maupun untuk kegiatan Pemberdayaan Kese-jahteraan Keluarga (PKK). “Se-lama ini kegiatan studi ban-ding dan PKK itu tidak ada hasilnya. Padahal banyak da-na yang dianggarkan untuk itu. Jadi saya pikir gubernur harus menghapus angggaran studi banding dan PKK dan itu dipakai untuk mencipta-kan lapangan kerja,” tukas-nya.
Sementara itu, Kepala Ba-dan Koordinasi Penanaman Modal dan Kerjasama Regio-nal (BKPM-KR) Sulut Ir FB Nayoan MSi melalui telepon genggamnya menyodorkan data lain yang menyebutkan sudah ada realisasi investasi PMA di Sulut tahun 2006 yang total nilainya sebeesar 23 juta US$. Sedangkan mengenai delapan perusahaan yang di-sebutkan belum merealisasi-kan investasinya tersebut, Nayoan menyatakan hal itu lebih disebabkan perusahaan-perusahaan tersebut baru mendaftarkan diri.
“Sebenarnya ada data lain yang belum diberikan kepada Anda (wartawan, red) di mana sudah ada realisasi investasi PMA di tahun 2006 sebesar US$ 23 juta. Dan mengenai delapan peru-sahaan yang disebutkan kema-rin (Selasa 12/12, red), baru mendaftarkan diri sehingga wajar kalau belum ada realisasi investasinya,” kelitnya.(imo)
|
|
