|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Sebuah
goresan lahirnya Kabupaten Mitra
Kemurnian Demokrasi dan Otonomi Daerah(2)
|
Berbicara tentang sesuatu yang murni di dalam alam demokrasi saat ini adalah tentunya suatu hal yang sangat sulit didapatkan, karena demokrasi itu sangat abstrak sifatnya. Meskipun demikian, jika kita kembali pada “azas musyawara untuki mufakat”, maka substansinya akan nampak atau kelihatan dalam setiap bidang kehidupan kita.
Kelima: Nantinya, Sebagai daerah yang kehidupan ekonomi bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan, tentunya ma-salah penanganan perambahan/pembalakan hutan secara liar (illegal Logging) harus mendapat perhatian yang serius dari selu-ruh elemen yang ada dalam wila-yah pemekaran.
KEMURNIAN DEMOKRASI SEBAGAI NAFAS OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah akan berlang-sung dengan baik jiak ditunjang dengan praktik-praktik yang de-mokratis, maksudnya semua un-sur yang nantinya berperan dalam pembangunan harus meletakkan semua kebijakan masyarakat dan keputusan dengan “azas musya-rawa untuk mufakat”. Untuk me-wujudkan demokrasi yang murni haruslah azas ini dijadikan lan-dasan, karena azas ini pintu ma-suk dan keluarnya mekanisme dari proses demikrasi. Per-soalannya dalam praktik kehi-dupan politik misalnya, selalu mu-syawara untuk mufakat tidak pernah tercapai, sehingga kepu-tusan ditempuh melalui mek-anisme “Voting”. Kenyataan prak-tik voting senantiasa menghargai suara terbanyak meskipun kebe-narannya masih diragukan, kare-na tidak menutup kemungkinan dalam praktik voting tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa melalui berbagai cara ter-masuk praktik Money Politics dan juga semacamnya, baik yang ber-sifat material maupun janji-janji kekuasaan. Inilah yang meng-hambat pelaksanaan otonomi daerah dibidang politik ma-syarakat. semoga dalam per-juangan pembentukkan Kabu-paten Minahasa Tenggara, pihak-pihak yang terkait di dalamnya atau yang berkompeten tidak ter-lobat dengan berbagai persoalan negatif di atas.
Jika kita secara bersama-sama ingin menyongsong masa depan yang cerah, maka mau tidak mau kita sebagai masyarakat harus mendukung Pembentukkan Ka-bupaten Minahasa Tenggara se-bagai Daerah Otonom yang baru dan harus dilakukan secara op-timal. Sebagaimana yang diisya-ratkan dalam UU No 32 Tahun 2004. sehingga masyarakat me-rasa dilibatkan dalam berbagai kegiatan penbangunan termasuk dalam kehidupan politik.
Persoalannya sudah sejauh mana peran serta masyarakat yang ada di Kecamaatn Ratahan, Belang, Tombatu, Ratatotok, dan Touluaan dilibatkan dalam im-plementasi dan aktualisasi proses perjuangan pembentukan Kabu-patan Minahasa Tenggara.
Sebab, hal ini yang perlu men-dapat perhatian yang serius kare-na jangan sampai masyarakat akan merasa terasing dari kehi-dupan yang ada didaerahnya sendiri, sehingga dapat menim-bulkan pertikaian atau konflik sosial didalam masyarakat yang diakibatkan oleh keputusan po-litik yang direkayasa oleh berbagai bentuk materi dan kekuasaan yang otoriter.
Dalam kerangka pikir inilah, penulis ingin tekankan untuk mensukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nantinya di Kabupaten Minahasa Teng-gara, marilah mulai sekarang kita menumbuh kembangkan kreasi dan prakarsa serta partisipasi se-luruh lapisan masyarakat secara demokratis dalam menyambut lahirnya daerah Otonom yang baru di Propinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaaten Minahasa Tenggara.
So, selamat untuk sebuah ha-rapan akan keadilan dan kese-jahteraan bagi masyarakat khu-susnya yang ada diwilayah Tanggara Minahasa.‘Tabea’(*)
Penulis
- Alumni FH-Unsrat Manado
- Asal Ratahan, tinggal di Palu
|
|
