KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

 
Sejumlah personel DPRD Su-lut meminta pemerintah pusat untuk segera menyerahkan we-wenang pengelolaan Unit Pe-laksana Teknis (UPT) dan balai kepada pemerintah daerah. Sebab mereka menilai pengelo-laan dengan sistem sentralisasi yang hingga saat ini masih dite-rapkan pemerintah pusat sudah tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (12/12) kemarin.
Ketua Presidium Fraksi Kesa-tuan (PFK) Djitro Tamengge BA mengatakan, masalah penga-lihan wewenang pengelolaan UPT dan balai sudah sering disampaikan. Tapi sayangnya, hingga saat ini permintaan ter-sebut belum juga mendapat tanggapan dari pusat. 
Padahal, kata tamengge, UU Nomor 32 Tahun 2004 jelas me-negaskan bahwa kewenangan tugas pembantuan ada di tangan daerah. Tapi anehnya, hingga saat ini tugas pembantuan yang dilaksanakan UPT dan balai masih saja dikendalikan pusat.
“Pihak UPT menolak pemba-ngunan PLTA Poigar dengan alasan lokasi pembangunan PLTA tersebut adalah kawasan cagar alam yang tidak boleh dirusak. Sementara pemerintah propinsi berpendapat PLTA ter-sebut dapat dibangun karena hu-tan yang ada di lokasi pem-bangunan sudah lama gundul. Inilah salah satu contoh kasus yang menjadi gambaran bahwa sistem pengelolaan UPT dan balai tidak lagi sejalan dengan prinsip otonomi daerah,” jelas Tamengge.
Senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Arie Pu-rukan BA. Menurutnya, peme-rintah propinsi dan DPRD Sulut perlu menyampaikan sikap ini secara resmi kepada pemerin-tah pusat. “Harus ada sikap resmi terhadap masalah ini. Dan ini perlu segera disampai-kan ke pusat,” katanya.(tru)