Sikap tak main-main untuk mencegah jangan sampai ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para perangkat Kumtua (Hukum Tua) yang terlibat langsung dalam urusan partai politik (parpol), ditunjukkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Minsel. Pasalnya, BKD akan menginventarisir nama-nama PNS yang berpolitik praktis dan kumtua yang mulai melenceng dari tugasnya. 
Bila ditemukan ada PNS dan kumtua terlibat politik praktik dalam arti, asik dalam partai politik tertentu, BKD berjanji akan memberikan sanksi te-gas kepada oknum PNS terse-but. Kepala BKD Minsel, Drs Mecky Onibala menyatakan, pihaknya telah mendapat in-formasi ada PNS/kumtua yang terlibat politik praktis, yakni terpilih dan memegang jabatan politik alias jadi ketua partai di desa atau kecamatan. 
Hal ini sangat tidak dibenar-kan, mengingat PNS harus ber-sifat netral, dan kumtua men-jadi pembina KORPRI di desa setempat yang juga harus netral. Untuk itu, BKD Minsel akan segera menurunkan tim di setiap desa dan kecamatan yang ada di Minsel. “Jika terbukti ada PNS dan kumtua pegang jabatan politik, maka BKD akan menyuruh memilih, apakah tetap jadi PNS atau kumtua, atau ingin jadi ketua parpol tertentu,” kata Onibala. 
Dijelaskan mantan Kadishub Bitung ini, pihaknya akan me-ngusut tuntas bagi PNS dan kumtua yang terjun dalam partai politik. Karena jika ada PNS dan kumtua yang meme-gang jabatan ketua PK dan PAC, hal ini akan semakin me-nimbulkan tanda-tanya di ka-langan warga Minsel. “Karena sudah pasti, PNS atau kumtua itu akan semakin mementing-kan kepentingan partai diban-dingkan tugas pekerjaannya,” jelas Onibala.(pen)