|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Pjs KK dan Bolmut
Masih Undang Kontroversi
|
Persoalan penjabat sementara (Pjs) walikota KK dan bupati Bolmut ternyata masih mengundang kontroversi antar sesama warga Bolmong sendiri. Ada yang memilih sebaiknya birokrat non-Bolmong, tapi ada juga yang menilai bila bukan putra daerah maka itu sama saja dengan pelecehan bagi masyarakat daerah ini.
Seorang aktivis, Yusra Alhabsy tampaknya lebih cenderung berpihak kepada Gubernur Sulut. Ia mengaku setuju dengan SHS untuk menunjuk penjabat bupati dan walikota dengan sistem silang. Di mana birokrat asal KK dan Bolmut di lempar ke Sitaro atau Mitra, begitupun sebaliknya. “Bukankah salah satu tujuan sistem silang ini adalah untuk memperkuat semangat nasionalisme, bukannya primordialisme. Selain itu, jika penjabat bukan putra daerah maka akan membuka peluang pelaksanaan pilkada dan Pilwako yang demokratis karena wasitnya sudah psti tetap netral,” nilainya.
Meski begitu, Alhabsy menggantung harap agar kualitas birokrat dapat selalu menjadi kriteria prioritas. “Khusus untuk penjabat di KK dan Bolmut, saya kira dari etnis manapun tidak perlu dipersoalkan. Karena penjabat ini kan sifatnya jangka pendek, yang terpenting bagaimana kita melakukan pengawalan terhadap kinerja penjabat tersebut,” imbuhnya.
Di sisi lain, aktivis Bolmong lainnya Ando Lobud, justru mengklaim bahwa penjabat di KK dan Bolmut harus diisi oleh putra daerah. “Itu sudah harga mati. Kalaupun orang luar yang tetap dipaksakan, ini merupakan pelecehan dan penghinaan kepada orang Bolmong. Seakan pejabat daerah ini tidak ada yang mampu dan berkualitas,” tukasnya. (tus)
|
|
