KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Menyikapi soal pemberitaan yang menyudutkan dirinya, Benny Rhamdani bertamu ke redaksi Komentar, Kamis (14/12) sore kemarin. Anggota Ko-misi A DPRD Sulut ini disam-but Pimpinan Redaksi Friko Poli dan Landy Wowor. 
Dalam kesempatan itu, Ke-tua Anshor Sulut ini membe-rikan sejumlah klarifikasi, ter-utama menyangkut sikapnya tentang kebijakan Pemkot Manado merelokasi PKL (Peda-gang Kaki Lima). Menurut Rham-dani, ada upaya pembelokan atas statemen-statemennya selama ini, sehingga dirinya terkesan diperhadapkan de-ngan penentu kebijakan pem-kot, dalam hal ini Walikota Jimmy Rimba Rogi. 
Padahal ditegaskannya, se-orang Benny Rhamdani tidak pernah menolak atau menen-tang kebijakan pemkot untuk menertibkan kawasan Pasar 45. ‘’Saya dan PKL tidak me-nentang kebijakan relokasi, yang kami kritisi adalah soal tempat relokasi para PKL yang belum memadai,’’ ungkap Rhamdani yang mengatakan, sampai saat ini hanggar yang disiapkan belum mampu menampung seluruh PKL. 
‘’Kan PKL tidak sama dengan PNS atau wartawan yang men-dapat gaji bulanan. Mereka tidak bisa menunggu,’’ kata Rhamdani seraya berharap persoalan PKL ini dicarikan solusi bersama dengan dialog, bukannya ditentang dan malah digiring agar dirinya diperhadapkan head to head dengan petinggi pemkot atau kelompok masyarakat terten-tu. 
Dia juga menyesalkan se-waktu demo peringatan HAM, kenapa hanya dirinya yang di-beritakan mengkritisi pemkot, padahal ada aktivis lainnya dalam orasinya berbicara lebih keras darinya. ‘’Contohnya statemen Dolfie Maringka waktu itu lebih keras dari saya, tapi kenapa Benny Rhamdani (sendiri) yang diberitakan,’’ katanya seraya turut juga menyayangkan adanya state-men-statemen menudingnya, sampai-sampai menyebutkan harus angkat kaki dari Ma-nado. 
Statemen ini, katanya, sa-ngat rawan dan bisa membias pada aksi saling dukung yang bisa melebar pada persoalan lain. Namun begitu diharap-kannya tidak terjadi, dan dirinya datang ke Komentar untuk memberi klarifikasi tentang sikapnya selama ini. 
“Hanya orang bodoh yang menolak kebijakan pemkot. Yang saya persoalkan adalah hanggar yang disediakan untuk PKL tidak memadai. Jumlah PKl sekitar 3.000-an, tapi hanggar yang disediakan hanya mampu menampung 1.000 PKL. Ini persoalannya,” imbuh Rhamdani sembari mengimbau agar polemik soal relokasi PKL tidak dikait-kaitkan dengan masalah egosentris. 
Sebab ditakutkannya hal ini dapat memancing munculnya gesekan di tengah masyarakat yang pada gilirannya justru tidak menyelesaikan persoalan PKL itu sendiri. “Belakangan ini sepertinya ada upaya pembelokan terhadap state-men-statemen saya. Dan bah-kan upaya pembelokan itu terkesan ingin menggiring sa-ya berhadapan dengan kelom-pok atau elemen masyarakat tertentu. Padahal, saya tidak bermaksud ataupun meng-inginkan persoalan PKL dise-lesaikan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Saya harap kita semua dapat menahan diri dan bijak dalam menyikapi masalah ini. Dari-pada perang statemen soal PKL, kenapa kita tidak ber-dialog saja,” tegasnya lagi.
Pada kesempatan itu, dia me-ngatakan, pihak propinsi juga sudah merealisasikan kon-tribusi dalam penanganan hanggar yang minim dengan mengalokasikan dana ABT Rp400 juta dan Rp1 miliar lewat APBD 2007 nanti. 
‘’Saya juga mendukung relokasi PKL karena dengan begitu hak ekonomi kalangan warga lainnya di pusat pertokoan diperoleh,’’ katanya seraya menilai juga bahwa tuding diirnya inklusif sudah jauh dari pokok persoalan. ‘’Saya ini adalah orang NU,’’ katanya seraya mengatakan sikap NU yang moderat sudah jelas, dimana salah satunya adalah menentang aksi FPI dan FBR. Dia juga membantah tudingan cari popularitas di tingkat propinsi, sebab untuk 2009 mendatang dirinya masih akan tetap mencalonkan diri dari Bolmong di legislatif.(rol)