KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Para buruh dan pekerja di propinsi Sulut angkat bicara soal kebijakan pemerintah pusat yang akan memberikan dana operasional dan tunja-ngan komunikasi intensif ang-gota DPRD, ratusan juta. Me-reka menilai DPRD sudah ke-terlaluan bila menerima dana tersebut.
Ketua Serikat Pekerja Selu-ruh Indonesia (SPSI) Sulut Nip Walintukan mengatakan, di tengah-tengah penderitaan para pekerja Sulut terkait pe-netapan Upah Minimum Pro-pinsi oleh Dewan Pengupahan Daerah Sulut yang sangat mi-nim dan jauh di bawah Kebu-tuhan Hidup Layak (KHL), pa-ra wakil rakyat justru dinina-bobokan dengan anggaran yang sangat besar.
“Ini jelas-jelas tidak adil. Di tengah-tengah pergumulan pekerja terhadap UMP, para wakil rakyat justru bergem-bira karena mendapat dana yang berjumlah ratusan juta rupiah. Ini menunjukan de-wan benar-benar kebabla-san,” ujarnya.
Menurut Walintukan, seha-rusnya para wakil rakyat ti-dak menerima kebijakan se-perti itu demi membangun ra-sa kepeduliannya dengan na-sib masyarakat saat ini khu-susnya bagi para pekerja. Dan kalaupun hal ini diharuskan karena terkait kebijakan na-sional, maka sangat diha-rapkan agar dana tersebut bisa digunakan atau dialih-kan untuk pembangunan ke-tenagakerjaan di Sulut.
“Karena jujur saja masih ba-nyak persoalan yang dihadapi pemerintah Sulut saat ini di bidang ketenagakerjaan. Yang mana penyelesaiannya tidak tuntas oleh karena keterba-tasan dana,” jelasnya. Hal se-nada juga dikemukakan Koordinator Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sulut Jack Andalangi. Menurutnya, kebijakan ini harus direspon para wakil rakyat dengan sikap yang bi-jaksana. Artinya, para wakil rakyat tidak langsung meng-amini hal tersebut dengan melihat keterbatasan dana daerah dan pergumulan para buruh di Sulut.
“Banyak buruh yang saat ini menderita. Dan sekarang di-tambah dengan upah bulanan yang sangat rendah. Seha-rusnya hal ini menjadi landa-san bagi para wakil rakyat untuk menolak kebijakan tersebut ataupun mengalih-kan dana itu untuk pening-katan kesejahteraan para bu-ruh. Karena sudah banyak penghasilan para wakil rakyat kita sekalipun dilihat dari segi kerjanya belumlah seberapa,” paparnya.
Sementara itu, pemerhati politik pemerintahan dan kemasyarakatan Max Ruin-dungan mengaku prihatin dengan hal ini. Dirinya me-nilai kebijakan tersebut sa-ngatlah tidak wajar. Pasalnya, kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut sangatlah sulit. “PAD daerah kita sangat terbatas. Karena itu sangat tidak baik jika para wakil rakyat menyambut dan menyetujui kebijakan pusat tersebut. Sebaiknya para wakil rakyat Sulut menolak-nya demi meningkatkan ke-sejahteraan masyarakat Sulut,” ujarnya.
Menurut Ruindungan, mes-ki hal ini merupakan kebi-jakan pemerintah pusat, namun anggota DPR Sulut hendaknya mempertimbang-kannya dengan kemampuan daerah saat ini. “Jujur saja banyak kebijakan pemerintah pusat yang ingin diberlaku-kan di daerah, tapi justru membebani daerah. Dan ini adalah salah satu contohnya. Ini kebijakan yang irasional dan bertentangan dengan otonomi daerah,’ tegasnya. 
Pernyataan bernada kepri-hatinan juga dikemukakan pemerhati politik dan peme-rintahan dari kalangan aka-demisi Ir Maxi Lolong MT. Me-nurutnya, yang diharapkan masyarakat Sulut adalah ke-bijaksanaan para wakil rakyat untuk menjawab kebijakan pemerintah pusat tersebut. 
“Saya pikir inilah saat para wakil rakyat membuktikan ucapannya saat kampanye. Kalau sampai kebijakan ini di-terima DPRD Sulut maka me-reka jelas-jelas mengingkari janji yang diucapkannya saat kampanye. Karena bagaimana pun masyarakat menghendaki agar para wakil rakyat berpihak pada masyarakat,” tukasnya. 
Menurut Lolong, kebijakan pemerintah pusat tersebut sangat bertentangan dengan asas kewajaran karena pen-dapatan daerah sulit meme-nuhi kebutuhan ini. Dan ka-laupun disetujui, sangat diha-rapkan dana tersebut diberi-kan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahte-raannya.
“Setahu saya para wakil rak-yat kita sudah memperoleh pendapatannya yang sangat besar setiap bulannya. Karena itu sebaiknya dana tersebut diberikan kepada masyarakat Sulut. Tapi sangat lebih baik bila para wakil rakyat di Sulut menolak kebijakan pemerin-tah pusat ini agar tidak mem-bebani pemerintah daerah dan menyehatkan pendapatan daerah yang selama ini dirasa-kan sangat terbatas,” pinta-nya.(imo)