|
|
|
|
![]() |
![]() |
Organisasi masyarakat kelas bawah, berlabel Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) rupanya mengaku dikucilkan dengan perlakuan semua ins-tansi terkait di jajaran Pemkab Bolmong selama ini. Intinya, sudah berulang kali terjadi, di mana pada proses perencanaan dan penyusunan anggaran, KTNA selalu dilibatkan. Tapi ketika datang pada pelaksana-an, mereka seakan dicampakkan begitu saja.
Tak heran kalau Ketua KTNA Bolmong Murtibin Lambe di-dampingi Ketua KTNA Kotamo-bagu Utara Erna Mokodongan MSi, akhirnya angkat bicara soal kesenjangan tersebut. Diakui keduanya, selama ini terkesan tanggung jawab untuk menghi-dupkan KTNA hanya ada di pun-dak BIPPK. Sedangkan dinas-dinas lain yang banyak meng-ambil keuntungan dari eksis-tensi KTNA, ternyata hanya mau menang sendiri.
“Selama ini kami hanya difa-silitasi oleh satu badan saja, yaitu BIPPK. Padahal tugas KTNA selaku mitra pemerintah antara lain untuk mengawal ber-bagai program pembangunan pertanian, perikanan perkebu-nan, mulai dari proses peren-canaan dan pelaksanaan teknis di lapangan,” ucap Murtibin dan Erna.
Dibeberkan, selama ini pihak-nya hanya dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan di instansi terkait, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta di Dinas Pertanian. “Tapi selanjutnya aplikasi dari peren-canaan tadi, kami sama sekali tidak dilibatkan. Sehingga ada kesan KTNA ini hanya diman-faatkan dan diperalat para ins-tansi untuk mendapatkan alo-kasi anggaran dari APBD Bol-mong,” kata Erna lagi.
Perlu dipahami, lanjut Mur-tibin, KTNA adalah milik dari dinas dan badan yang terkait. Olehnya, ia menawarkan solusi, dengan menyarankan kepada top eksekutif daerah ini agar memperlakukan KTNA seperti adanya. “Maksudnya, kalau KTNA dilibatkan pada proses perencanaan kegiatan, maka dilibatkan pula dalam proses pelaksanaan kegiatan itu. Sebab KTNA punya data konkrit soal keahlian setiap kelompok tani dan nelayan,” kuncinya.(tus)
|
|
