|
|
|
|
![]() |
![]() |
Boven: Wior Harus Tahu Diri
Masuknya nama Ketua KNPI Bitung dalam jajaran pimpinan DPD II PG Bitung terus dibanjiri kritikan dan kecaman. Kali ini salah satu pengurus KNPI Bitung Muzakhir Polo Boven dengan tegas menyatakan Ten-nie Wior SE harus tahu diri dan segera mengambil sikap tegas.
“Kami mendesak Ketua KNPI Bitung Tennie Wior SE segera mengambil langkah tegas. Apa-kah tetap sebagai Ketua KNPI Bitung ataukah mau menjadi salah satu pengurus PG Bitung. Wior harus tahu diri sebab seti-daknya KNPI Bitung telah mem-besarkan namanya,” tegas Boven pekan lalu.
Menurutnya, klarifikasi harus segera dilakukan Wior untuk mendudukkan persoalan ini pada porsi yang sebenarnya. “Kami tak mau wadah KNPI hanya dijadikan batu loncatan untuk satu target. Kami juga meminta DPD II PG Bitung mengklarifikasi status Wior dan kami minta DPD II PG Bi-tung jangan memetakonflikan KNPI Bitung,” tegasnya. Seme-ntara Wior saat dikonfirmasi enggan mengangkat Hp-nya.(irv)
Lima Draf Ranperda Belum Dimasukkan ke Dewan
Langkah koordinasi antara eksekutif dan legislatif nampaknya ‘sedikit’ terganjal. Pasalnya lima Rancangan Peraturan Daerah (Ran-perda) yang rencananya akan dibahas, ternyata hingga pekan lalu belum saja dimasukkan Pemkot Bitung ke Dekot Bitung.
Belum masuknya draf tersebut membuat sejumlah anggota dekot angkat bicara. Menurut mereka, pihaknya tidak tahu menahu kenapa draf tersebut belum dimasukkan. “Semestinya jika eksekutif serius secepatnyalah masukkan draf tersebut. Pasalnya tahun 2006 ini sudah mendekati detik-detik terakhir. Apa jadinya jika pembahasannya singkat dan akhirnya mensahkan ranperda tersebut. Apa nanti kata masyara-kat, nanti dikira dekot tidak serius mengkaji dan asal-asalan mem-berikan persetujuan. Ingat lima ranperda itu tidak hanya dibahas dalam sehari atau sepekan,” tukas sejumlah anggota dekot pekan lalu.
Sementara Kabag Hukum Pemkot Bitung K Mamuaja SH saat dikon-firmasi membenarkan lima draf Ranperda tersebut belum dimasukkan ke Dekot Bitung. “Belum dimasukkan karena masih proses penye-lesaiannya. Ada kendala teknis di mana saat pengetikan terjadi pe-madaman. Ini membuat kinerja kami terhambat. Tapi dalam waktu dekat ini kami akan segera memasukkannya,” katanya. Diketahui ke-lima ranperda itu ini terdiri pokok-pokok pengelolaan keuangan dae-rah, Ranperda AIDS, Ranperda Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan, Ranperda Retribusi Pasar dan Ranperda One Stop Service.(irv)
Soal Penentuan Direksi PDAM, Sampouw-Rumuat ‘Terdepak’?
Janji Walikota Bitung Hanny Sondakh bahwa penentuan Direksi PDAM Duasudara akan dilakukan awal 2007 nanti, nampaknya akan memakan ‘korban’. Pasalnya berhembus kabar, saat ini ada ‘tim gerilya’ yang melakukan manuver untuk menjegal langkah dua pejabat yakni Hengky Sampouw dan Maxie Rumuat. Bahkan sejumlah sumber menegaskan diprediksikan Sampouw dan Rumuat bakal ‘terdepak’ dari struktur direksi PDAM Dua-sudara Bitung.
“Kami mengkhawatirkan jika Pak Walikota dan wakil walikota ‘kena virus’ maka besar kemungkinan Sampouw dan Rumuat terlempar jauh-jauh. Bahkan tak dapat posisi apapun di PDAM Bitung. Padahal kalau mau jujur, bagaimana pun juga karena mereka berdualah PDAM bisa jalan baik bahkan menembus sejumlah titik yang dulunya belum sempat terlayani,” kata sumber di Gedung Cakalang (Kantor Walikota, red) pekan lalu.
Apalagi katanya, sebagaimana mekanisme pencalonan dan penjaringan direksi dilakukan oleh Badan Pengawas PDAM sebelum diusulkan. “Di sinilah letak kekhawatirannya. Bisa saja Sampouw dan Rumuat dipersulit. Mudah-mudahan user dalam hal ini walikota dan wakil walikota tak menutup mata terhadap kinerja Pak Sampouw dan Pak Rumuat selama ini,” tukas salah satu pejabat teras Pemkot Bitung ini.(irv)
|
|
