|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Good Governance
Masih Sebatas Slogan
|
MENGAWALI kepemimpinannya, Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang dan Wakil Gubernur Sulut FH Sualang langsung menebar pesona dengan janji dan komitmen yang membanggakan. Salah satunya adalah janji dan komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih atau good governance.
Sayangnya, baru diawal tahun 2006 saja janji dan komitmen itu langsung memudar. Good gover-nance yang bermaterikan efisien-si dan efektivitas roda pemerin-tahan yang didengung-dengung-kan sepertinya cuma sebatas slo-gan pemanis bibir. Bahkan janji dan komitmen tersebut hanyalah ‘surga telinga’ bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
Satu bukti persoalan yang me-ngemuka di awal tahun 2006 ada-lah penetapan RAPBD. Seharus-nya ditetapkan akhir Desember 2005 dan mulai direalisasikan 1 Januari 2006, namun ternyata mo-lor dan baru ditetapkan bulan Feb-ruari 2006.
Contoh kasus lainnya adalah me-nyangkut pelaksanaan proyek se-lama tahun 2006. Di mana meski sudah diingatkan oleh pemerintah pusat agar pelaksanaan proyek dituntaskan sesuai batas waktu yang ditetapkan, namun nyatanya hingga memasuki batas akhir pe-laksanaan masih banyak proyek yang belum terealisasi.
Tak pelak, hal ini pun ikut mene-lan korban. Pasalnya, seluruh sa-tuan kerja (satker) di empat instansi penting, yakni Dinas Kimpraswil, SDA, Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dicopot dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Memudarnya komitmen good governance pun terlihat saat Ba-dan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan pemborosan da-na miliaran rupiah di antaranya dana operasional gubernur dan wagub yang membengkak. Persoalan ini pun sempat dikritisi sejumlah kalangan. Hanya saja, Sarundajang dan Sualang me-nyatakan hal tersebut bukan masalah karena baru sebatas pemborosan, bukan penyim-pangan sehingga tidak merugikan uang negara.
Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ditahannya dua oknum PNS Sulut masing-masing JL alias Ony dan TL alias Telly terkait kasus penyimpangan dana aspi-rasi masyarakat tahun 2005. Meski belum sepenuhnya benar, namun setidaknya peristiwa ini sudah cukup mencoreng good governance Pemprop Sulut.
Contoh kasus di atas setidak-nya menggambarkan sejauh mana upaya mewujudkan good governance di Sulut. Memang, masih banyak waktu ke depan untuk melakukan perbaikan. Tapi akan lebih baik jika di tahun 2007 good governance tak lagi hanya sebatas slogan.(*)
|
|
