|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Tahun 2007 Sulawesi Utara Bebas Kemiskinan
|
We will have time to reach the Millennium Development Goals worldwide and in most, or even all, individual countries but only if we break with business as usual. We cannot win overnight. Success will require sustained action across the entire decade between now and the deadline…..So we must start now (United Nations Secretary-General Kofi A Annan)
Kemiskinan memang merupa-kan masalah besar yang perlu segera ditangani. Secara Global sejak tahun 2000, PBB sampai merasa perlu mengkampa-nyekan secara khusus melalui The Eight Millennium Develop-ment Goals (MDGs), di mana target nomor satu dari delapan target MDGs adalah pengu-rangan setengah (50 persen) penduduk sangat miskin (extreme poor) dan kelaparan (hunger) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Me-nurut World Bank (Bank Dunia), ada sekitar 1 miliar penduduk dunia yang masuk dalam kategori sangat miskin (extreme poor) karena berpenghasilan di bawah USD 1 per hari, termasuk sekitar 20 persen penduduk Indonesia.
Di tanah air sendiri, pemerin-tah sepertinya telah kehabisan akal menghadapi masalah kemiskinan ini, sampai-sampai Presiden harus menggunakan data usang dalam pidato ke-negaraan, untuk menunjukkan penurunan kemiskinan, padahal menurut data BPS kemiskinan justru meningkat dari 15.75 persen tahun 2005 menjadi 17.95 persen tahun 2006. Program Bantuan/Subsidi Langsung Tunai (BLT/SLT) yang diimplemetasikan untuk me-ngurangi dampak dari ke-naikkan BBM terhadap masyarakat miskin malah divonis telah meningkatkan jumlah orang miskin oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, se-hingga perlu diganti (Kompas, 01/02/06). Entah kebijakan apalagi yang akan dikeluarkan pemerintah, jika SLT versi revisi ini tidak mampu menurunkan angka kemiskinan.
Di Sulawesi Utara sendiri me-nurut versi BPS, di tahun 2005 ada 9 persen penduduk yang masuk kategori miskin. Walaupun angka ini tidak menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, tapi tidak juga menunjukkan perbaikan alias stagnan.
Melihat kondisi ekonomi yang sampai saat ini belum ba-nyak mengalami perubahan, dengan kebijakan-kebiajakan konvensional yang diimple-mentasikan oleh pemerintah seperti SLT, BOS, dll agaknya hampir mustahil kita dapat memenuhi target MDGs untuk mengurangi setengah jumlah penduduk miskin di tanah air, termasuk di Sulawesi Utara. Mengapa? Pemerintah me-miliki berbagai keterbatasan, seperti: Keterbatasan personel untuk mengidentifikasi seluruh masyarakat miskin secara tepat. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat miskin yang tidak menerima BLT/SLT atau malah salah sasaran. Pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, karena dana yang ada harus berbagi dengan proyek-proyek lain seperti pem-bangunan infrastuktur, insentif untuk menarik investor, pembayaran gaji pegawai negeri dan pejabat negara, dll sehingga kita pesimis pemerintah dapat mengimplemetasikan mega proyek bagi pengentasan kemis-kinan.
Padahal, seperti yang di-kemukakan Kofi Annan, ke-miskinan tidak dapat dihadapi dengan cara-cara konven-sional (business as usual). Kemiskinan harus dihadapi dengan cara inconventional dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat. Artinya pemerintah dan masyarakat harus bersatu-padu, bergo-tong-royong, mapalus untuk mengentaskan kemiskinan. Tulisan ini mencoba mem-berikan alternatif kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengen-tasan kemiskinan.
Misalnya, kita secara ekstrem mengandaikan jumlah pendu-duk miskin di Sulawesi Utara sama dengan kondisi nasional berdasarkan data Bank Dunia mengenai kemiskinan di Indo-nesia yaitu sekitar 20 persen penduduk yang sangat miskin berpenghasilan kurang dari 1 USD per hari, serta 50 persen penduduk miskin berpengha-silan kurang dari USD 2 per hari.
Secara negatif, pesimis, peme-rintah pasti tidak suka dengan angka 20 persen dan 50 persen ini, karena jauh di atas versi BPS dan makin menyulitkan untuk pencapaian target pengurangan kemiskinan. Tetapi karena tuju-an kita mencapai MDGs maka angka ini adalah pendekatan terbaik, di samping itu, karena ini merupakan angka tertinggi, maka jika kita berhasil mengen-taskan 20 persen extreme poor ini, dapat dipastikan kita melam-paui angka 9 persen penduduk miskin versi BPS.
Secara positif-optimis, angka ini menggambarkan harapan untuk pengentasan kemiski-nan. Dari angka di atas, dapat kita simpulkan berarti ada 50 persen penduduk Sulawesi Uta-ra yang berpenghasilan di atas 2 US dolar per hari (Rp.600.000/bulan dengan nilai tukar USD 1=Rp.10.000,-).(Bersambung)
|
|
