|
|
|
|
![]() |
![]() |
Discapilduk Terapkan Program SIAK
Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Kota Tomohon saat ini tengah mempersiapkan berbagai hal untuk melaksanakan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sebagai langkah persiapannya, Discapilduk telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penertiban penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti pendataan warga pendatang dan warga asing, penertiban dokumen kependudukan (rasia KTP) dan Pembuatan akta catatan sipil.
“Implementasi SIAK di Kota Tomohon mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Desember lalu,” ujar Kadis Capilduk Tomohon Jeanne Bolang SH kepada harian ini, (19/12) kemarin. Jeanne menjelaskan, pelaksanaan SIAK untuk Kota Tomohon sendiri dilakukan secara on line dengan database kependudukan di Jakarta, dimana untuk seluruh Indonesia hanya sedikit daerah kabupaten/kota yang diberi akses khusus langsung ke pusat database. “Di Sulut hanya Kota Tomohon dan Manado yang melaksanakan program ini,” ujar kadis. Dengan adanya program ini, tambah Jeanne semua proses penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dokumen pindah datang, biodata hingga daftar calon pemilih untuk Pilkada di daerah serta akta-akta untuk catatan sipil, dapat diakses langsung ke pusat database kependudukan di Jakarta melalui aplikasi sistem tersebut. “Diimbau kepada pemerintah dan masyarakat agar bisa menyesuaikan prosedur pengurusan dokumen dengan sistem ini,” tandasnya. (yha)
Ganti yang hilang dan rusak
Lilly : Pengadaan Rambu Lalin Rp 40-an juta
Dinas Perhubungan Kota Tomohon saat ini rasanya kelimpungan untuk mengawasi keberadaan sejumlah tanda rambu lalu-lintas yang dipasang pada ruas jalan tertentu di Kota Tomohon. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir ini rambu-rambu tanda lalin tersebut kerap dicuri ataupun dirusak warga. Akibatnya, tahun 2007 mendatang Dinas yang dipimpin oleh Dra Lilly Solang itu harus menyiapkan dana pengadaan tanda lalin hingga puluhan juta rupiah. “Mau bagaimana lagi. Tahun depan anggarannya telah diajukan sebesar Rp 40-an juta. Itu untuk pengadaan 45 tanda rambu lalu-lintas,” ujar Lilly kepada harian ini, (19/12) kemarin. Lilly mengatakan, pengadaan satu unit rambu tanda lalin tersebut dianggarkan sebesar Rp 1-2 juta rupiah. “Anggarannya memang seperti itu. Tidak murah untuk pengadaanya, apalagi harus dipesan langsung dari Jakarta,” kata dia seraya mengatakan dananya telah ditata dalam APBD 2007. Untuk itu, kadis enerjik ini menghimbau kepada masyarakat agar dapat melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam hal menjaga dan memelihara seluruh tanda-tanda rambu lalu-lintas yang ada.(yha)
|
|
