Keseriusan para anggota DPRD Minahasa Selatan (Minsel), untuk mengembalikan atau menunda pemberian dana selisih gaji alias rapel sebesar Rp 2,3 miliar dari Pemkab Minsel, akhirnya mendapat persetujuan dari kalangan eksekutif.

Oleh pemkab sendiri, akhir-nya dana rapel yang sebenar-nya akan disalurkan di bulan Desember ini, terpaksa ditun-da pembayarannya dan dima-sukkan ke APBD 2007 Minsel mendatang. 
Bupati Minsel, Drs Ramoy Luntungan melalui Kabag Keuangan Pemkab, Drs Boy Pandeirot kepada Komentar di sela-sela pemasukkan draft RAPBD Minsel 2007 ke DPRD Rabu (20/12) kemarin, meng-ungkapkan, mengingat ada permintaan dewan menyang-kut penundaan pembayaran rapel dewan, maka otomatis pihaknya tak bisa berbuat apa-apa, dan menerima usu-lan tersebut.
“Semua ini pasti atas usulan dewan, jadi dana rapel torang kurang mo kase maso di APBD 2007 Minsel,” ujar Pandeirot. 
Dijelaskannya, dari dana ra-pel dewan yang mencapai Rp 2,3 miliar ini, sebenarnya ter-hitung dari bulan Januari hingga Desember 2006. Tapi, dikarenakan tidak tertata dalam APBD 2006 Minsel, ma-ka dewan rupanya mengerti akan semua mekanisme dan aturan yang ada, sehingga lewat kesepakatan bersama, ditundalah pembayaran dana selisih gaji dewan tersebut. 
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Minsel, Rolly Porong SSos, membantah keras ada-nya informasi yang menyata-kan rapel dewan Minsel bakal mencapai Rp 100 juta lebih per orang. “Kalau dihitung-hi-tung, rapel dewan pasti hanya sekitar Rp 30-an juta per orang. Jadi tidak benar kalo mencapai Rp 100 juta, ini ha-nya membuat panik warga atau konstituen,” tegas Porong. 
Hal senada juga diungkap-kan personel dewan lainnya, Joppy Mongkareng dan Johanis Jangin SE. Menurut Mongkareng, sampai dirinya menjadi anggota dewan, baik ketika masih di Minahasa Induk hingga di DPRD Minsel, dirinya tak pernah lari dengan yang namanya konstituen. Hal itu dikarenakan, sudah men-jadi resiko dan harga mati ka-lau para dewan yang meru-pakan utusan partai dan wakil rakyat, harus menerima se-mua permasalahan maupun permohon warga atau kons-tituen. 
“Inikan namanya lucu, ma-sakan gara-gara mo terima rapel Rp 100 juta, kong torang legislator harus lari dari kons-tituen. Ini jelas tak bertang-gung jawab,” kilah Mongkareng. 
Begitu juga yang diungkap-kan Jangin. Menurutnya, pi-haknya sangat kecewa kalau dikatakan rapel dewan men-capai ratusan juta seperti itu. Ini jelas hanya akan membuat masalah dan kecemasan war-ga maupun para anggota dewan sendiri. 
“Kalau memang betul Rp 100 juta itu rapel, berarti torang so mo kaya dang. Wajar kalau konstituen menyerbu. Tapi sa-yang ini tidak benar,” ungkap Jangin.(pen)