Kucuran dana kompensasi PT Newmont Minahasa Raya (NMR) sebesar Rp 300 miliar bagi seluruh daerah lingkar tambang di sekitar lokasi PT NMR di Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra), yang hingga saat ini belum jelas keberadaan dan peruntukkannya, akhirnya terus menuai kritik dan protes warga yang ada di daerah pemekaran baru Kabupaten Mitra.

Seperti yang terkuak ketika salah seorang anggota DPR RI utusan Sulut, Jeffry Johanes Masie (JJM) mengadakan kun-jungan kerja dalam masa re-sesnya dengan melakukan tatap muka dengan seluruh tokoh masyarakat, agama, aktivis maupun para calon kandidat Bupati Mitra di Wale Wulan Lu-mintang, Desa Tosuraya, Keca-matan Ratahan, Kamis (21/12) kemarin. 
Dalam dialog yang dimode-ratori Pdt Dolfie Regah, selain JJM turut juga menghadirkan Dolfie Maringka dan Johanis Jangin SE sebagai pembicara. Dalam dialog terbuka tersebut, mengemuka soal isu pemanfaa-tan dana kompensasi NMR yang diketahui dikelola oleh Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulut (YPBS) yang merupakan hasil ‘polesan’ pemerintah pusat maupun propinsi. 
Di mana, sejumlah warga Mitra sangat mengecam dan menya-yangkan aksi semena-mena yang ditunjukkan pihak pemerintah pusat maupun YPBS sendiri, yang melakukan pengrekrutan anggota yayasan, serta kurang memahami kebutuhan warga di lokasi lingkar tambang soal kom-pensasi pembangunan dan reha-bilitasi lingkungan yang ada. 
Hal ini seperti yang diutarakan Ketua BPD Desa Rasi, Kecama-tan Ratahan, Roy Wondel. Di mana menurutnya, dengan ber-operasinya PT NMR lalu, maka diketahui banyak dampak yang ditimbulkan dari operasi new-mont, baik soal dampak ling-kungan serta rusaknya sejum-lah infrastruktur jalan yang dilalui alat berat PT NMR. 
“Sebagai warga, torang wajar pertanyakan dana kompensasi yang mencapai Rp 300 miliar itu. Bertahun-tahun itu jalan gunung potong rusak, tanpa ada perbaikan. Ratahan jugakan ter-masuk daerah lingkar tambang, kenapa tak ada warga Mitra yang masuk menjadi anggota yayasan,” ketus Wondel. 
Menanggapi permasalahan ini, Jeffry Johanes Masie (JJM) me-ngaku sangat heran akan inter-vensi berlebihan pemerintah pu-sat seputar bakal adanya ku-curan dana kompensasi PT New-mont di Mitra tersebut. 
Menurut JJM, karena NMR bertanggung jawab penuh atas persoalan sosial di masa per-tambangan lalu, maka turun-lah dana kompensasi itu terha-dap warga Mitra, karena warga di sekitar lokasi tambang itulah yang tahu persis serta merasa-kan dampak dari adanya areal tambang. Sehingga yang pasti, pemerintah pusat tak ada mem-berikan konstribusi apa-apa dengan berdirinya PT Newmont di Minsel saat itu. 
Untuk itu, dengan adanya campur tangan pemerintah pu-sat atau intervensi soal pe-nempatan para pengurus YPBS, maka sewajarnya warga Mitra perlu mengkritisinya, dan me-ngawasi pemanfaatan dana tersebut. 
“Bayangkan saja, orang-orang pengurus yayasan tidak tahu datang dari mana. Kebanyakkan mereka bukan orang Mitra, jadi wajar kalau orang Mitra menun-tut keadilan,” ujar JJM. 
Dijelaskan suami tercinta Ketty Lumintang ini, oleh karena kekayaan alam di sekitar NMR tersebut merupakan milik warga Mitra sendiri, maka warga Mitra yang seharusnya berada di da-lam pengurus yayasan, bukan-nya orang pemerintah pusat maupun orang luar Mitra. Un-tuk itu, JJM mengajak agar warga Mitra melakukan tero-bosan. 
Di mana, lewat mencari atau menggelar pertemuan dengan pihak terkait seperti Menteri Pertambangan di Jakarta, maka itu kiranya bisa mendapat jalan keluar dan perhatian pemerin-tah pusat, menyangkut permin-taan warga Mitra soal penem-patan pengurus yayasan serta rencana pemanfaatan dana ter-sebut, apakah hanya akan digu-nakan sebagai infrastruktur pembangunan, atau hanya un-tuk rehabilitasi lingkungan yang ada di seputar daerah lingkar tambang. 
“Persoalan kucuran dana kom-pensasi NMR ini ke Mitra, harus diselesaikan secara serius. Kalau bisa, mari kita warga ber-sama-sama melakukan perte-muan dengan pemerintah pu-sat. Agar semuanya bisa terpe-nuhi, dan sesuai keinginan ber-sama,” ujar JJM dengan senyum khasnya.(pen)